Hingga Akhir Juli Penerimaan Perpajakan Jabar Mencapai Rp6,140 Triliun

Bapenda Prov Jabar saat menggelar Forum Perangkat Daerah “Mempertahankan Daya Saing Kinerja (Pendapatan & Pelayanan) yang Berkelanjutan, belum lama ini (Bapenda Jabar)

Bapenda Prov Jabar saat menggelar Forum Perangkat Daerah “Mempertahankan Daya Saing Kinerja (Pendapatan & Pelayanan) yang Berkelanjutan, belum lama ini (Bapenda Jabar)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yakin target pendapatan pajak daerah tahun ini bisa dapat tercapai.

Data yang diperoleh, hingga akhir Juli lalu, pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah mencapai diatas 50 persen.

Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto mengatakan, realisasi pajak sampai akhir Juli sudah mencapai 63,73 persen dari target Rp6,140 triliun. Sementara BBNKB realisasinya sudah mencapai 69,64 persen dari target Rp4,3 triliun.

“Alhamdulillah kita sudah di atas,” kata Dadang di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (15/8/2017).

Dikatakan, banyaknya inovasi yang dilakukan Bapenda Jabar seperti e-Samsat, Samsat gendong dan inovasi lain terbukti sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Ia mengaku yakin ragam inovasi ini menjadi salah satu faktor pendongkrak peningkatan pendapatan.

“Insya Allah target bisa tercapai,” akunya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menanggapi karena terbukti membantu pendapatan daerah, inovasi Bapenda Jabar banyak diikuti daerah lain di Indonesia.

“Ini bagus untuk meningkatkan pendapatan. Supaya kita punya kemandirian dari sisi keuangan daerah,” katanya.

(atp/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …