POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menganggarkan dana Rp 1,717 triliun untuk kebutuhan tahapan Pilgub dan Pilkada serentak 16 kabupaten/kota.
Dana tersebut diperuntukan untuk penyelenggara Pemilu, KPU Jabar dan Bawaslu Jabar. Selain itu, untuk pengamanan yaitu Polda Jabar dan Polda Metro Jata, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya di 27 kab/kota.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, Daddy Rohanady yang juga Wakil Ketua Komisi IV, mengatakan besarnya dana yang butuhkan untuk persiapan, pelaksanaan dan pasca pencoblosan Pilgub dan Pilkada, akan berdampak terhadap pengurangan biaya belanja pembangunan, termasuk juga sektor infrastruktur.
Untuk mengantisipasi agar anggaran untuk sektor infrastruktur tidak terlalu besar dipangkas, Komisi IV DPRD Jabar langsung rapat dengan seluruh mitra komisi. “Dalam rapat tersebut, kita minta agar dinas/OPD segera menyusun rencangan usulan program, baik untuk dimasukkan dalam APBD perubahan 2017 maupun APBD murni 2018,” terang Daddy.
Dikatakan, sektor infrastruktur merupakan satu dari tiga skala prioritas setelah pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, ia berharap, anggaran infrastruktur jangan terlalu besar dipangkas.
Karena ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan yang membutuhkan dana cukup besar, diantaranya penataan kawasan dan akses menuju Geopark-Ciletuh, lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi ( Fase III dan IV), pembangunan jalan Lingkar Garut, Cirebon, termasuk juga Cisumdawu yang sampai kini belum kelar juga.
“Artinya PR (pekerjaan rumah) masih banyak. Namun, kita juga berharap, ada peningkatan bantuan dari DAU dan DAK dari pusat, sehingga Volume APBD Jabar juga bisa naik,” harap Daddy.
Daddy mengatakan, khawatiran akan adanya pengurangan anggaran sektor infrastruktur ini, sudah kita sampaikan kepada seluruh mitra komisi IV. “Bahkan, ketika kita kunker ke BPJ Wilayah II Sukabumi, juga kita sampaikan,” tambah Daddy.
