Jaksa Tak Permasalahkan Ahok Tidak Jadi Datang. tapi Hakim Punya Pendapat Lain

Sidang Buni Yani. Foto: Nida Khairiyyah/Radar Bandung

Sidang Buni Yani. Foto: Nida Khairiyyah/Radar Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sidang lanjutan perkara penyebaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani, tidak jadi menghadirkan saksi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.


Sidang pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu digelar di gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Kota Bandung, Selasa (8/8/2017).

Terpidana kasus penistaan agama tersebut ‎absen dalam persidangan lantaran jarak dari rutan Brimob Depok dengan lokasi persidangan dinilai jauh.

“Ada surat resmi dari Lapas Brimob nggak bisa datang karena lokasi,” ucap Ketua Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ahmad Taufik kepada wartawan.

Ia mengatakan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahok, sapaan akrabnya, di persidangan sebelumnya dinilai cukup untuk dijadikan bahan membuktikan sangkaan jaksa terhadap Buni Yani.

Baca Juga:

Polda Jabar Siap Kawal Kedatangan Ahok ke Bandung

Sidang Ujaran Kebencian, Ormas Minta Buni Yani Dibebaskan

Didakwa Melanggar 2 Pasal, Buni Yani: Saya Tidak Mengerti

“Jadi memang datang enggak datang, sama saja karena ini (BAP) memang sudah disumpah,” tambahnya.

Sementara Ketua Majelis Hakim, M. Saptono menilai, kedatangan sosok Ahok di persidangan sangat dibutuhkan. Sebab, Ahok merupakan figur dalam video yang disangkakan dalam sidang Buni Yani.

“Kami memang tetap menunggu, bagaimana caranya. Karena sidang lain saja (saksi) yang sedang dalam terinfus (sakit) diusahakan datang,” ujar Saptono.

Dalam sidang kedelapan tersebut, jaksa menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli pidana Irfan Siregar dan seorang ahli IT.

Buni Yani dihadapkan ke pengadilan karena didakwa telah mengubah, merusak, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, maupun publik berupa video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu.

Video rekaman berdurasi 1 jam 48 menit yang beredar di YouTube Pemprov DKI Jakarta diunduh terdakwa pada Kamis 6 Oktober 2016. Tanpa seizin Diskominfo DKI Jakarta, terdakwa mengurangi durasi rekaman.

Terdakwa memangkas durasi video tersebut secara signifikan menjadi berdurasi 30 detik yang dimulai dari menit ke-24 sampai ke-25. Selanjutnya terdakwa mengunggah video tersebut di akun Facebook pribadinya.

 

(nda)

Loading...

loading...

Feeds