Peran Perempuan dalam Berpolitik

Jaja, S.Sos.,MM, Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat

Jaja, S.Sos.,MM, Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat

Apabila hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan kaum perempuan dalam menduduki posisi penting di pemerintahan dan kedudukan politik lainnya, hampir pasti menghasilkan kondisi dan aspirasi yang tidak sepadan dengan setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir sebagian penduduknya adalah kaum perempuan.


Tentu hal inilah salah satu penyebab ketertinggalan kaum perempuan dalam ikut berkarya mengukir kemajuan bangsa baik di bidang kesejahteraan masyarakatnya maupun dalam bidang keterlibtan perempuan dalam hal pembangunan.

Semakin kompleksnya permasalahan perempuan, menuntut perempuan untuk ikut andil duduk diparlemen dengan anggota legislatif lainnya membahas dan mencari solusi atas kompleksnya permasalahan perempuan sendiri.

Sehingga apa yang menjadi masalah kaum perempuan akan lebih mudah untuk diperjuangkan ketimbang yang membahasnya adalah kaum laki-laki, yang notabene mereka kurang mengerti akan kompleksnya masalah yang dihadapi perempuan sendiri.

Masalah lain yang ada dalam lingkup perempuan adalah ketika pemerintah memutuskan bahwa setiap partai harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen yang terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil), perlu diperkuat.

Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang (UU), partai politik (parpol) harus memenuhi syarat tersebut apabila parpol ingin jadi peserta pemilu 2014.

Jika kita tarik garis lurus lebih jauh. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2003 yang berisi keharusan memasukkan kuota 30 persen caleg perempuan.

Sudah selayaknya partai politik mulai memikirkan akan kualitas dari caleg perempuan sendiri, supaya nantinya ketika duduk di parlemen sudah memiliki pengetahuan akan masalah perempuan yang krusial dan diharapkan dapat terus terakomodir dalam setiap pembuatan kebijakan yang berorientasi pada permasalahn perempuan di Indonesia.

Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara kita. 

Loading...

loading...

Feeds

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …