POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menguasai mayoritas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap, Pemprov Jabar bisa menguasai 51% dan Angakasa Pura (AP) II 49%.
Deddy mengatakan, pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. Karena selain dana Pemda Provinsi Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa memberikan dana kepada BIJB.
“Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,” kata Deddy, usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (1/8/17) lalu.
Baca Juga:
7 Bank Syariah Ikut Bangun Bandara Kertajati
Agar bisa mencapai 51%, Pemprov Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal.
Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerjasama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain.
Angkasa Pura II bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.
“Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner,” ujar Demiz.
