POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kinerja Dinas Pertanian Bandung Barat dinilai masih minim dalam menyejahterakan para petani. Padahal, anggaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan KBB cukup besar, yakni di atas Rp 15 miliar.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang bisa menyejahterakan petani. Namun sekarang, pelatihan untuk petani saja minim,” kata Ade Wawan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, baru-baru ini.
Ade menilai, selama ini keberpihakan Dinas Pertanian kepada para petani sangat kurang. Akibatnya, tidak sedikit para petani di Kabupaten Bandung Barat yang sulit maju. Padahal, anggaran yang berasal dari berbagai sumber di Dinas Pertanian cukup besar.
Menurut dia, di antara keluhan para petani yaitu minimnya penyuluhan dan pembinaan. Penyuluhan hanya diberikan untuk kelompok tani lama, sedangkan kelompok petani baru tidak diberikan pembinaan.
“Ini menyebabkan kelompok petani baru sulit berkembang. Padahal seharusnya, mereka juga mendapatkan pembinaan yang intensif,” tuturnya.
Pertanian di Kabupaten Bandung Barat. Foto: Ramdhani/Radar Bandung
Ade menambahkan, kesejahteraan petani perlu mendapatkan prioritas. Sebab, mayoritas penduduk Bandung Barat merupakan petani dan buruh tani. Jika mereka bisa mengolah dan memasarkan hasil tani dengan baik, kesejahteraan mereka pun akan meningkat.
“Petani harus mandiri, dan mempunyai ilmu tradisional. Penyuluhan seharusnya bukan seremonial saja, akan tetapi itu harus kontinyu dan berdampak. Dalam setiap penggangaran pun saya rasa itu cukup,” katanya.
Baca Juga:
Petani Mulai Resah Hadapi Kemarau, Pemerintah Harus Segera Bergerak
Musim Kemarau, Awas! Kebakaran
Petani Sayuran Lembang Mulai Kesulitan Air
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB Ida Nurhamida membantah jika kinerja dinasnya minim. Sebab, berbagai program penyuluhan dan bantuan rutin diberikan kepada para petani.
“Program-program berjalan seperti biasa. Kalau dewan bilang minim, ya itu hak mereka yang punya fungsi pengawasan. Tapi coba saja cek langsung ke petani,” ujarnya.
Meski demikian, Ida mengakui, penyuluhan dan pembinaan bagi para petani belum bisa maksimal. Sebab, hal itu terkendala keterbatasan penyuluh. Saat ini, jumlah penyuluh pertanian yaitu 49 orang, terdiri atas 30 PNS dan 19 non-PNS.
“Sementara, jumlah desa ada 165. Jadi, satu penyuluh harus menjangkau 3-4 desa. Makanya, penyuluhan ini dilakukan secara bergelombang,” ujarnya.
Ditanya soal anggaran, Ida tak menyebutkannya dengan pasti. Namun, menurut dia, anggaran tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu.
