Dinas Perhubungan Bandung Saran Tarif Taksi Online Harus Mahal

Ilustrasi

Ilustrasi

“Kami mengusulkan kuota maksimal untuk taksi online itu tidak lebih 20 persen dari total kuota, artinya ya 200 unit kendaraan saja,” tutur Neneng.


Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penentuan kuota taksi online di setiap daerah, karena polemik di masyarakat perihal legalitas angkutan online ini.

Untuk itu, pembahasannya akan mengundang dishub kabupaten/kota secepat mungkin.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, akan segera melakukan pembahasan terkait kuota taksi online di setiap daerah yang nantinya akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

“Saya mendukung dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut. Kami akan kumpul dengan kabupaten kota terutama untuk membicarakan masalah kuota dan sosialisasinya,” katanya.

Baca Juga:

Ini Aturan Baru Taksi Online, Berlaku Efektif Mulai Hari Ini 1 Juli 2017

Mistis! Sopir Taksi Online Antar Hantu Cantik ke Kuburan

Pemprov Jabar Tunggu Juknis Aturan Taksi Online

Untuk penentuan kuota sendiri, kata Dedi, akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Pasalnya setiap daerah akan memiliki kebutuhan yang berbeda.

“Selanjutnya, kajian ini akan diputuskan melalui ketetapan Gubernur Jawa Barat. Namun, sebelum dijadikan acuan pelaksanaannya di daerah dan disahkan gubernur, akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Perhubungan untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dirjen Perhubungan Darat, terangnya.

Dengan adanya Permenhub, Dedi menilai sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi Pergub untuk mengatur transportasi online ini. Aturan yang ditetapkan pun sudah begitu jelas, termasuk soal tarif dan STNK.

Loading...

loading...

Feeds