Kapolda Sebut Ada Penyimpangan dalam Proses Penerimaan Akpol

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan

POJOKBANDUNG.com – Tim Saber Pungli Polda Jabar menangkap dua oknum anggotanya yang diduga terlibat percaloan penerimaan calon peserta taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Selain oknum anggota, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang calo juga turut ditangkap.

Penangkapan tersebut buntut dari ricuhnya para orang tua Akpol yang mempersoalkan mekanisme penerimaan calon Akpol. Orang tua menuding sistem penerimaan yang memprioritaskan pada putra daerah.

Namun Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan membantah soal prioritas putra daerah tersebut. Menurutnya, hal itu cuma isu.

Baca Juga:

Mabes Polri Akui Penerimaan Calon Taruna Akpol di Polda Jabar Bermasalah

Mabes Polri Tindaklanjuti Protes Seleksi Calon Taruna Akpol di Polda Jabar

“Putra daerah itu jelas-jelas isu dan tidak ada buktinya,” ujar Kapolda di Mapolda Jabar, Senin (3/7/2017).

Ia menegaskan, tidak ada aturan terkait prioritas putra daerah. Mengenai waktu penerimaan calon Akpol di Polda Jabar yang memakan waktu lama, ia menjelaskan hal itu terjadi karena adanya penyimpangan atau percaloan.

“Jabar lama penerimaannya karena sejak awal banyak ditemukan penyimpangan,” tutur Kapolda.

Penyimpangan tersebut segera diatasi oleh Tim Saber Pungli dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar.

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …

Mulai Besok OTT Koruptor Ditiadakan?

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan berlaku besok (17/10). Hingga tadi malam (15/10), belum ada tanda-tanda Presiden …