Wow, Tahun Ini Alokasi Dana 5.319 Desa di 27 Kabupaten/Kota di Jabar Capai Rp4,7 Triliun

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan saat berbicara dalam peringatan HUT Ke-34 BPKP Perwakilan Jabar di Kota Cimahi, Selasa (30/05/2017).

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan saat berbicara dalam peringatan HUT Ke-34 BPKP Perwakilan Jabar di Kota Cimahi, Selasa (30/05/2017).

POJOKBANDUNG.com – GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta pengawasan ketat dilakukan terhadap dana desa yang jumlahnya setiap tahun terus bertambah, khususnya pengawasan dini yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).


Aher mengatakan, sebelum pengawasan eksternal dilakukan lembaga-lembaga di luar pemerintahan, dana itu terlebih dahulu harus diawasi pengawas internal yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian menjadi koordinator bagi APIP di daerah seperti Inspektorat.

BACA JUGA:

Pemda Kurang Tegas, Dana Desa Macet

Aher Akui Dana Desa Tersedot PON

“Pengawasan dini harus dilakukan APIP yaitu BPKP dan Inspektorat sebelum oleh pihak ekternal. Kedua pengawas ini harus bekerja lebih efektif untuk melakukan pengawasan supaya dipastikan dana digunakan betul-betul untuk pembangunan,” ujar Aher.

Seperti diketahui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tahun 2017 sebesar total Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 800 Juta. Rencananya untuk tahun 2018 dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 Triliun, dengan begitu setiap desa akan menerima Rp 1 Miliar pertahunnya.

Dana desa pertama kali ada sejak tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,76 Triliun dan setiap desanya mendapatkan Rp 280 Juta. Dana tersebut meningkat di tahun 2016 yaitu menjadi Rp 49,98 Triliun.

Di Jawa Barat sendiri dengan jumlah desa sebanyak 5.319 desa dari 27 Kabupaten/ Kota dana desa tahun ini meningkat menjadi Rp 4,7 Triliun dari sebelumnya Rp 3,5 Triliun atau mengalami peningkatan 20 persen.

“Dana pembangunan desa ini kan cukup besar kita ingin penyalurannya berjalan dengan baik ke desa-desa dan di implementasikan dengan tepat sasaran, outcome dan outputnya pun jelas. Tentu ini butuh pengawasan yang ketat supaya jelas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat berupa kemajuan yang dampaknya kesejahteraan,” tutur Aher.

Loading...

loading...

Feeds

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …

Gandeng LBH Gerakan Pemuda Anshor

POJOKBANDUNG.com, CIMANGGUNG – Untuk melindungi warga karang taruna dan masyarakat Cimanggung yang berurusan dengan masalah hukum, Forum Pengurus Karang Taruna …