DPRD Jabar Nilai Pemerintah Pusat Tidak Tegas Terkait Angkutan Online

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Pemerintah pusat dituntut lebih tegas dalam menyikapi persoalan hadirnya angkutan umum dalam jaringan (online) belakangan ini. Keseragaman aturan mutlak diperlukan agar hadirnya angkutan ini tidak berdampak negatif.


Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dede T. Widarsih, pemerintah pusat tidak tegas karena menyerahkan aturan angkutan online ke pemerintah daerah.

Padahal, kata dia, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan aturan terkait angkutan online ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 sebelum akhirnya direvisi.

“Menhub (Menteri Perhubungan) yang mengeluarkan aturan, tapi kenapa diserahkan ke pemerintah daerah,” ungkap Dede. Dede pun meminta pusat segera menuntaskan aturan ini sebelum menyerahkan ke pemerintah daerah.

Selain tarif, batasan operasional, kuota, hingga penggunaan pelat nomor yang digunakan angkutan online ini harusnya ditentukan pemerintah pusat. Tak hanya itu, dia pun meminta adanya perlakuan sama antara angkutan online dengan konvensional.

Apapun aturan yang diterapkan bagi angkutan konvensional, kata dia, harus diberlakukan sama kepada angkutan online. “Tarif disamakan dengan taksi biasa, pelat nomor juga harus kuning,” ujarnya.

Menurutnya, adanya pembiaran dari pemerintah ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dia beranggapan, angkutan konvensional penuh dengan aturan, sedangkan angkutan online tidak diberlakukan hal yang sama.

“Pemerintah harus adil dalam persoalan taksi online ini. Hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia itu sama, apalagi kita ini negara hukum,” katanya.

Lebih lanjut Dedeh meminta pemerintah pusat menetapkan batas waktu bagi pelaku angkutan online dalam memperoleh izin operasional. Jika melewati batas waktu, pemerintah harus berani membatalkannya.

Loading...

loading...

Feeds