Sebagai Daerah Rawan Bencana Tertinggi di Indonesia, Jabar Dapat Dana Hibah Nasional

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Kepala BNPB Willem Rampangilei

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Kepala BNPB Willem Rampangilei

POJOKBANDUNG.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) berupa Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (29/3/17).

Deddy mengatakan, hibah tersebut arti penting bagi Jawa Barat sebagai daerah dengan rawan bencana tertinggi di Indonesia, terutama dari sisi penanggulangan bencana.

“Saya kira dengan adanya dua bencana besar tahun lalu di Garut dan Sumedang,” kata Deddy, melalui siaran pers yang diterima Pokokbandung.

“Kemudian dengan adanya bantuan dari BNPB melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan RI) sangat membantu ya, sehingga recovery pascabencana bisa segera dikerjakan. Saya kira itu yang penting.”

Lebih lanjut, ia menekankan penanggulangan bencana harus dilakukan cepat. Untuk itu, dia meminta pencairan dana hibah atau dana yang menyangkut kebencanaan jangan terhambat oleh aturan atau prosedur seperti yang selama ini terjadi. Harus ada sebuah terobosan.

“Informasi bagus yang kita terima tadi, bagaimana prosedur pencairan atau penggunaan dana-baik APBD maupum APBN itu tidak terkendala aturan-aturan rigid. Bagaimana aturan-aturan tadi ada terobosan. Ga mungkinlah orang melulu daripada suatu bencana, bantuan terlambat hanya karena aturan-aturan yang mengikat dan kaku,” paparnya.

Sebagai daerah rawan bencana, mitigasi serta pengurangan resiko bencana tetap akan menjadi prioritas di Jawa Barat. Upaya pra bencana melalui informasi peta potensi bencana menjadi tolok ukur penanggulangan bencana, terutama di daerah dengan potensi bencana yang tinggi.

“Mitigasi ini harus lebih kuat, bukan berarti tidak penting pada saat bencana maupun pascabencana. Tapi justru di pra bencana ini, sebelum bencana harus lebih kuat memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di Jawa Barat, sehingga bisa mengurangi resiko korban jiwa, harta, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ada 92 daerah di Indonesia (provinsi, kabupaten/kota) yang menerima bantuan hibah ini dengan anggaran mencapai Rp 1,7 Triliun. Daerah-daerah tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi.

Kepala BNPB Willem Rampangilei berharap ada peningkatan anggaran untuk kebencanaan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dengan demikian, akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal kebencanaan.

Sementara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo mengatakan, hibah tersebut merupakan langkah sinergi antara BNPB dengan Kementerian Keuangan RI.

“Kita harapkan ini bisa meningkatkan penanggulangan dan mempercepat pelayanan. Jadi darurat rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih baik dan lebih optimal dalam penanggulangannya,” kata Boediarso.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta agar penggunaan dana hibah tersebut perlu direncanakan melalui action plan yang baik, serta dilaksanakan secara tepat dan optimal.

(*/imn/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …