Sambil Curhat, Ahok Beberkan Kebijakannya Soal Tanah bagi Masyarakat Miskin

"Koh Ahok". Foto: dok/JPNN.com

 


POJOKBANDUNG.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram melihat adanya masyarakat kurang mampu yang diperdaya mafia tanah. Walhasil, tanah yang diduduki warga miskin tersebut akhirnya disikat dan diambil mafia.

“Padahal itu (mungkin) warisan orang tuanya. Nangis-nangis juga enggak ngerti dia udah tinggal, orang datang, diusir, karena dia enggak punya sertifikat,” ujar pria yang karib disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Karenanya, dia berharap agar masyarakat manapun di Jakarta segera membuat sertifikat untuk tanah yang telah ditempati. Untuk mencegah permainan jahat para mafia tanah.

Namun tak disangka Ahok, rupanya pembuatan sertifikat oleh warga belum menyelesaikan persoalan. Pasalnya, apabila yang mempunyai sertifikat itu adalah warga miskin, dia tak akan sanggup membayar tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar lima persen.

Oleh sebab itu, Ahok akhirnya mengeluarkan diskresi agar setiap warga yang memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) di bawah Rp 2 miliar, tidak perlu membayar BPHTB. “Biar semua dapat sertifikat,” imbuhnya.

Tetapi, lanjut dia, masalah kembali muncul ketika tanah warga merupakan warisan orang tua lumayan luas dan hanya dititipkan kepada anak tunggal.

“Lebih (NPOP) dari Rp 2 miliar, gimana coba? Bayar BPHTB lima persen bonyok lagi. Warisan dari orang tua pasti enggak boleh jual,” tukasnya.

Karena itu, dia kembali membuat kebijakan agar warga yang memiliki aset di atas Rp 2 miliar dan merupakan warisan orang tua tidak perlu membayar jika tak ada uang.

Adapun, Ahok mengaku saat ini dia juga tengah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan harga yang tak murah. Dia lalu membandingkan pembayaran PPB antara dirinya dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

“Rumah Pak Sekda lebih besar dari saya tapi bayar pajaknya kecil karena rumahnya di Cilincing. Rumah saya lebih kecil. Pak Sekda bayar PBB Rp 11 juta ya? Saya satu rumah bayar Rp 34 juta,” terangnya. (imn/uya/jpg/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …