Ini Pembelaan pada Yamaha-Honda yang Dituding Kartel Terkait Putusan KPPU

Pengguna motor matic di Kota Bandung. (Riana Setiawan)

Pengguna motor matic di Kota Bandung. (Riana Setiawan)

POJOKBANDUNG.com – Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) melanggar pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 soal Penetapan Harga, menuai kritik pedas.


Dasar putusan KPPU dinilai kurang kuat untuk membuktikan bahwa dua raksasa otomotif itu melakukan pengaturan harga jual skuter matik (skutik) 110–125 cc.

Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menjelaskan, ada beberapa ciri kuat jika dua perusahaan melakukan tindak kartel.

Pertama, tujuan kartel seharusnya adalah market share maintenance.

’’Jika benar melakukan kartel, semestinya market share kedua pihak cenderung stagnan. Tapi, yang terjadi market share Honda terus naik mengungguli, bahkan mengikis market share Yamaha,’’ ujar Sutrisno, Rabu (1/3).

Menurut dia, masih ada persaingan di sana. Apalagi, kartel umumnya bertujuan menghindari perang harga antarkeduanya.

Namun, yang terjadi Yamaha dan Honda juga tetap menjalankan berbagai program. Termasuk adu diskon untuk menarik minat konsumen.

“Syarat ditemukannya indikasi evidence saja masih lemah. Itu baru indikasi, belum membicarakan direct evidence. KPPU juga belum menunjukkan jelas bentuknya,’’ tegasnya.

Hal tersebut senada dengan pandangan pakar hukum persaingan usaha dari Universitas Pelita Harapan Udin Silalahi.

’’Untuk dua produk dengan harga yang mirip, belum tentu ada kesepakatan. Wajar jika suatu perusahaan bakal mengimbangi harga kompetitornya,’’ katanya.

Menurut dia, di pasar homogen di mana produk nyaris sama secara bentuk dan kualitas, subtitusi market sangat sering terjadi bila harganya mirip.

’’Orang yang biasa pakai skutik Yamaha bisa saja beralih ke skutik Honda jika harganya lebih murah dan sebaliknya,’’ ungkap Udin.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Shinduwinata mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati menindaklanjuti masalah tersebut.

Sebab, isu itu dianggap memberikan sentimen negatif pada industri otomotif tanah air.

’’Selama ini industri otomotif roda dua menyumbangkan pemasukan negara bisa sampai Rp 40 triliun dalam setahun. Artinya, iklim bisnis dan investasinya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kehilangan trust dari investor, supplier, dan bahkan perbankan,’’ tuturnya. (imn/agf/c14/sof/jpnn/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …