Ada BPJS, Masyarakat Indonesia Kini Bisa Miliki Dua Manfaat Asuransi Kesehatan

Penandatanganan nota kesepahaman koordinasi manfaat BPJS Kesehatan dengan asuransi komersil. Foto: Dani Tri. W/ Indopos

Penandatanganan nota kesepahaman koordinasi manfaat BPJS Kesehatan dengan asuransi komersil. Foto: Dani Tri. W/ Indopos

POJOKBANDUNG.com- Masyarakat Indonesia kini bisa memiliki dua manfaat asuransi kesehatan ganda. Yakni manfaat BPJS Kesehatan dan manfaat sejumlah asuransi swasta yang bekerjasama.


Untuk itulah BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman dengan puluhan perusahaan asuransi kesehatan swasta atau yangl lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).

Penandatangan nota kesepahaman berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat kemarin. Kerjasama yang berlaku setahun tersebut dalam rangka mengimplementasikan aturan baru tentang coordination of benefit (CoB) alias koordinasi manfaat.

Menurut Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda mewakili Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan mengungkapkan, aturan baru CoB yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan aturan sebelumnya.

Yang jelas, aturan baru kali ini lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan AKT. Jika dulu produk JKN-KIS terpisah dari produk asuransi kesehatan tambahan, kini produk JKN-KIS menjadi product rider dari asuransi kesehatan tambahan. ”Asuransi kesehatan tambahan wajib melakukan sosialisasi aktif dan memasarkan JKN kepada badan usaha,” jelas Wahyuddin di sela-sela acara kerjasama.

Sebelumnya, badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan. Kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. Jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT, maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT.

”Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Alternatif lainnya, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT,” ungkap Wahyuddin.

Selain itu, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN-KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitra dengan perusahaan AKT. Dengan catatan, rujukan tersebut untuk kasus non spesialistik.

Dengan berlakunya kebijakan baru CoB BPJS Kesehatan ini, sebanyak 23 perusahaan AKT pun siap menjadi mitra BPJS Kesehatan. Meski BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya untuk menyempurnakan implementasi CoB, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Di antaranya, kesiapan AKT untuk memperbanyak variasi produk asuransi. Agar COB bisa diimplementasikan, Wahyuddin menekankan AKT perlu membuat variasi produk yang cocok dengan JKN-KIS. Misalnya, produk AKT  harus ada yang menggunakan sistem rujukan berjenjang dan FKTP sebagai gate keeper. Hal itu diperlukan karena program JKN-KIS menganut prinsip kendali mutu dan biaya atau managed care. (dni)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …