25 Persen Perempuan Indonesia Menikah Dibawah Usia 18 Tahun

POJOKBANDUNG.com– Persoalan kekerasan anak dan pernikahan di bawah umur dibawa Perwakilan PBB saat bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan di Istana Merdeka itu, utusan khusus Sekjen PBB Marta Santos Pais mengapresiasi sekaligus mendorong pemerintah agar lebih perhatian lagi pada persoalan anak.


Pertemuan tertutup selama satu jam itu membahas berbagai persoalan seputar anak. PBB memang memuji perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Juga, mengharapkan peran Indonesia yang lebih besar dalam memberi contoh kepada dunia, bagaimana menangani persoalan kekerasan terhadap anak. Namun, organisasi itu menyebut Indonesia masih belum bisa lepas dari kasus kekerasan terhadap anak maupun pernikahan dini.

Marta menyebut, kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak yang besar terhadap negara. Untuk menanggulanginya juga tidak mudah, bahkan berbiaya besar.

“Setiap tahun, kerugian akibat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai  USD 20 miliar (Rp 266 triliun),” terangnya usai pertemuan.

Karena itu, sebisa mungkin harus ada upaya pencegahan. Belum lagi ada persoalan pernikahan dini di Indonesia. “25 persen anak perempuan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun,” lanjutnya. Pada akhirnya, itu juga berdampak pada tingkat kematian ibu yang tinggi. Para ibu muda itu memiliki risiko yang tinggi karena belum saatnya untuk memliki anak.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki peraturan menteri tentang kekerasan terhadap anak. Termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Aturan tersebut sudah disosialisasikan dan diterapkan did sekolah-sekolah demi meminimalisir kekerasan. Baik dalam bentuk bullying maupun pelecehan seksual.

Sementara, dalam hal pernikahan dini, pendidikan juga menjadi kunci. Pemerintah memiliki program wajib belajar 12 tahun. Bila wajib belajar itu dilaksanakan dengan baik, secara otomatis peluang anak untuk menikah dini semakin sulit. “Karena paling tidak, orang yang tamat SMA itu umurnya 18 tahun,” tutur Muhadjir.

Hal senada disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Menurut dia, model pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak justru mendapatkan apresiasi internasional. “Itu dipakai model, dan kami diminta untuk bisa membagi-bagikan model ini kepada negara-negara lain,” terangnya.

Model yang dimaksud adalah pembagian tugas antarkementerian dalam menangani persoalan anak. Misalnya tindakan preventif oleh Kementerian PPA, rehabilitasi oleh Kemensos, penanganan bullying oleh Kemendikbud, dan pengawasan internet untuk anak oleh Kemenkominfo. “Sinergi itu yang secara nasional menurunkan angka kekerasan terhadap anak,” tambahnya. Presiden Joko Widodo diundang untuk menyampaikan pengalamannya di depan rapat tahunan UNICEF. (byu)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …