Hindarkan Pertemuan Langsung Petugas Pajak dan Wajib Pajak, Biar Tidak Ada Pungli

Suasana-launching-e-Samsat-dan-pembayaran-PKB-via-ATM-BCA. Foto: Penaninda

Suasana-launching-e-Samsat-dan-pembayaran-PKB-via-ATM-BCA. Foto: Penaninda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar siap mendampingi Provinsi Banten menerapkan program e-Samsat atau pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektrik. Tujuannya, untuk menghindari pertemuan langsung antara petugas pajak dan wajib pajak.


Hal itu sesuai saran Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami siap membantu KPK mendampingi Banten menerapkan ini,” ucap Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto, kepada wartawan, Minggu (26/2/2017).

Penerapan e-Samsat sebetulnya sangat mudah, terlebih Bapenda Jabar sudah menyerahkan sistem dan aplikasinya untuk direplikasi provinsi lain. Namun dalam penerapan secara riel memang membutuhkan dukungan lembaga perbankan.

“Tinggal diterapkan, paling tinggal butuh kerjasama dengan pihak banknya saja,” kata Dadang.

Prinsip e-Samsat, jelas dia, dengan menggunakan perbankan sebagai media pengganti pembayaran langsung, membutuhkan sinergi antara Bapenda, Kepolisian, Jasa Raharja.

Dengan kata lain, e-Samsat hanya mengolaborasikan layanan yang sudah ada dengan perbankan. “Nanti Provinsi Banten tinggal mensinergikan dengan perbankan di sana,” tutur Dadang.

Terkait itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya sangat terbuka untuk bekerjasama dengan provonsi Banten. Walaupun aplikasi ini juga telah dimiliki oleh provinsi lain, tetapi atas penilaian KPK, e-Samsat milik Provinsi Jabar lebih baik dan layak diterapkan di daerah lain.

“Kita bersyukur apa yang kita lakukan dipandang lebih baik oleh KPK,” ujar Gubernur.

Menurutnya aplikasi e-Samsat Jabar yang telah diluncurkan sejak 2014 dinilai bisa menghilangkan praktek percaloan dan pungutan liar. Masyarakat Jabar yang akan membayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu datang ke kantor Samsat. Mereka cukup membayar melalui ATM milik Bank BJB, BRI, BNI, BCA dan CIMB Niaga. (atp/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …