Tak Cukup Bukti, Kasus Kampanye Hitam Pilkada Cimahi Ditutup

Barang bukti dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Cimahi.

Barang bukti dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Cimahi.

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kasus dugaan praktik black campaign di Pilkada Cimahi yang melibatkan anggota Polres Cimahi yang terjadi dini hari menjelang hari H pencoblosan 15 Februari lalu diputuskan tak memenuhi unsur pidana oleh Panwaslu setempat.


Meski demikian, penanganan kasus indisipliner brigadir YM tetap diproses Unit Provost dan Paminal Polres Cimahi.

BACA JUGA:

Hasil Pleno Rekapitulasi KPU, Ajay-Ngatiyana Pemenang Pilkada Cimahi

Detik-detik Penangkapan 2 Pelaku ‘Serangan Fajar’ di Pilkada Cimahi

Berdamai, Kubu Petahana dan Jago PDIP di Pilkada Cimahi Bertemu di Kantor Panwaslu

Ketua Panwaslu Kota Cimahi Zainal Abidin mengungkapkan, kasus yang dilaporkan ke Panwaslu Cimahi terkait kampanye hitam itu bukan pelanggaran pidana Pemilu, tapi hanya penyebaran leaflet tentang kasus-kasus yang ditangani KPK.

Barang bukti dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Cimahi.

Barang bukti dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Cimahi.

Keputusan tak dilanjutkannya kasus tersebut, Zainal mengklaim sudah melalui prosedur yang berlaku, seperti meminta keterangan dari pelapor, terlapor dan saksi-saksi, termasuk mengundang saksi ahli.

Pihaknya pun melakukan pembahasan di sentra Gakumdu, yang terdiri dari unsur Panwas, Kejaksaan dan Kepolisian. Hasilnya, memutuskan   kasus tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.

barbuk2

“Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, leaflet tersebut bukan alat peraga kampanye, isinya hanya fakta pemberitaan dan kutipan-kutipan berita yang sudah beredar di masyarakat, baik dari website maupun media cetak,” terangnya.

Terpisah, Kapolres Cimahi AKBP.Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan menjelaskan, YM terancam mendapatkan sanksi internal kepolisian atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.

surat

Proses di internal Polres Cimahi Ade jelaskan berupa disiplin, kode etik dan pidana.“Kami tetap melakukan proses secara internal yaitu kode etik atau disiplin,” ujarnya

Sanksi yang diberikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik diberlakukan bertahap sesuai kesalahan. “Dengan sanksi mulai dari teguran hingga terberat bisa diberhentikan dari anggota Polri,” katanya.

Saat ini, lanjut Ade Ary, oknum tersebut masih menjalani proses hukum. “Tetap diproses, karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena semuanya sama di mata hukum,” pungkasnya. (bbb)

 

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …