Masyarakat yang Merasa Dirugikan Kongkalikong Honda Yamaha Silakan Ajukan Gugatan

Pengguna motor matic di Kota Bandung. (Riana Setiawan)

Pengguna motor matic di Kota Bandung. (Riana Setiawan)

POJOKBANDUNG.com- Sejumlah dealer resmi sepeda motor pabrikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) di Kota Bandung mengaku tak terimbas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut kedua perusahaan tersebut melakukan kongkalikong untuk menetapkan harga motor skuter matik 110-125cc.


KPPU memutuskan YIMM dan AHM terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Pasal 5‎/1999 tentang Penetapan Harga. Kedua perusahaan itu diduga melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 dan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga YIMM didenda Rp 25 miliar dan AHM RP 22,5 miliar.

BACA JUGA:

Motor Harga Rp 8 Jutaan Dijual Rp 14 Juta, Honda dan Yamaha Didenda Puluhan Miliar

Yamaha Honda Dituding Kongkalikong, Nasib Penjualan Skuter Matic di Bandung?

Namun, dalam hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyarankan kepada konsumen yang merasa dirugikan karena mahalnya harga skuter matic akibat ulah permainan kartel yang diduga dilakukan dua pabrikan tersebut agar melakukan gugatan kepada PT YIMM dan PT AHM.

Sebab, denda yang dijatuhkan KPPU sangatlah kecil ketimbang dengan kerugian yang dialami konsumen. Apalagi kasus tersebut memonopoli harga. “Jelas merugikan, seolah membodohi konsumen,” tegas Tulus.

Tulus juga mendesak kepada produsen sepeda motor matic, PT YIMM dan PT AHM  untuk segera mengkoreksi sekaligus menurunkan harga jual, sesuai dengan yang ditetapkan KPPU. “Supaya jelas persaingan harga dengan kompetitor lain sekaligus akan menyamaratakan harga dimasing-masing dealer disetiap cabang di kota/kabuaten,” katanya. (arh)

 

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …