Aher: Jabar Mendukung Penuh Pembentukan LPNK Haji dan Umrah

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat hadir dalam RDP Komisi VIII DPR RI Penyusunan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPR RI. (ist)

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat hadir dalam RDP Komisi VIII DPR RI Penyusunan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPR RI. (ist)

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan dukungannya urusan Haji dan Umrah dikelola Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).


Hal tersebut disampaikan Aher pascamenghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI Penyusunan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin sore (13/2/17).

RUU dibuat untuk meningkatkan layanan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu hal yang akan diatur dalam RUU tersebut yakni, tentang pembuatan LPNK sebagai pelaksana Ibadah Haji dan Umrah. Sementara pengaturan umum atau regulasi tetap ada di Kementerian Agama (Kemenag).

“RUU itu kan menginginkan adanya peningkatan pelayanan haji. Ketika itu yang dimaksud maka kita harus mendukung. Nah, salah satu caranya adalah Undang-Undang yang baru ini akan mengamanahkan membuat lembaga non-kementerian yang menjadi pelaksana dari ibadah haji ini,” ungkap Aher.

“Sehingga detail urusan pelaksanaan itu ada pada lembaga ini. Nah, regulasinya, pengaturan umumnya ada pada Kemenag,” tambahnya.

Aher melanjutkan, apabila UU tersebut bisa dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan jamaah. Karena UU ini memberikan pembagian tugas urusan haji antara Kemenag dengan lembaga tersebut, sehingga menurut Aher tidak akan ada wewenang tumpang tindih antara pelaksana teknis dengan regulatornya.

Dalam rapat itu, Aher juga mengusulkan beberapa hal agar penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah semakin baik kualitas penyelenggaraannya. Ia menekankan dua hal, yakni pembinaan dan pelayanan jamaah. Menurutnya, pembinaan penting dilakukan di Tanah Air sebelum ibadah haji berlangsung.

Hal itu untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah di Tanah Suci. Selama ini, Pemprov Jawa Barat melibatkan pihak TNI dalam melakukan pembinaan.

“Dari sisi pembinaan, kita memfasilitasi pelatihan kepala regu (karu) dan kepala rombongan (karom). Jadi untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah Haji. Karu dan karom kita bina langsung oleh TNI dan ditunjuk langsung sebelum keberangkatan dengan pelatihan melibatkan pihak TNI. Dampaknya cukup signifikan, berkurangnya jamaah Haji asal Jabar yang tercecer,” ujar Aher dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak, juga dihadiri Ketua Komisi VIII M Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain dan beberapa Anggota Komisi VIII.

Loading...

loading...

Feeds

Energi Postif Moonraker untuk Kemajuan Daerah

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Bukan lagi zamannya ugal-ugalan dijalanan. Apalagi melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Stigma negatif …