Masalah Lingkungan Rawan Korupsi, KPK Berkolaborasi dengan Pemprov Jabar

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat penyelesaian masalah penegakkan hukum lingkungan dan tata ruang di Jawa Barat.


“KPK mendorong percepatan penyelesaian masalah sumber daya alam sebagaimana pelayan publik yang kinerjanya dipantau secara elekronik, e samsat, perijinan,” ungkap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (Aher), dalam Kick Off Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (10/2/2017).

Dalam pertemuan itu, sebanyak tunjuh OPD Pemprov Jabar yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan memaparkan beragam permasalahan yang dihadapinya. ketujuh OPD itu, dinas ESDM, Perkebunan, Tata Ruang, Kehutanan, PSDA, LH, dan Dinas Binamarga.

“Pemasalahan dipaparkan seluruhnya, ke depan akan ada aksi yang disupervisi oleh KPK,” kata Aher.

Dikatakan, KPK turun tangan karena dalam persoalan lingkungan antara pengusaha, pemerintah dan aparat hukum terbilang rawan tindak pidana korupsi.‎ Tindakan haram ini bisa berupa korupsi secara langsung maupun tidak langsung.

“Maka ketika pengelolaan sumberdaya alam tidak benar dan tidak baik, akan menimbulkan kerugian negara. Berapa yang didapatkan berapa pajak yang harus dibayar, kalau tidak jelas pendapatan negara kan bisa berkurang, itu kan ada unsur korupsi,” jelas Aher.

Dia mencontohkan pada sumber daya air. Air tanah yang dipakai oleh industri itu seharusnya dibayar per meter, tetapi kebanyakan perusahaan tidak melaporkan kedalaman sumurnya atau bahkan mengurangi meteran yang terpasang. “Di sanalah terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …