Uang Pensiun TKI di Korea Selatan Capai Rp200 Miliar

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –Tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman dengan National Pension Service (NPS) Korea Selatan pada 2016 lalu, BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BNP2TKI, dan Bank BJB menindaklanjutinya dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Pemrosesan Pengajuan Klaim Manfaat Pensiun Lumpsum Tenaga Kerja Indonesia Purna Kerja dari Korea Selatan.


Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, kerjasama yang disepakati di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (8/2) itu, bertujuan untuk mengorganisasikan dan mengembangkan mekanisme proses pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum TKI purna kerja. Juga, membantu meningkatkan kesejahteraan TKI beserta keluarganya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga implementasi dari perjanjian kerjasama ini dapat segera dirasakan warga Jawa Barat yang memiliki dana pensiun di NPS Korea Selatan,” harap Agus.

Dikatakan, terobosan itu dilakukan karena disinyalir begitu banyak TKI di sejumlah negara yang tidak mengurus jaminan pensiun usai masa kerjanya berakhir. Angka jaminan pensiun TKI di Korea Selatan yang tidak ditindaklanjuti mencapai Rp200 miliar dari sekitar 40 ribu tenaga kerja.

“Ketika masuk, mereka dicover. Begitu pulang mungkin karena tak cukup waktu, lupa, atau tidak tahu,” ujar Agus.

Ia mengatakan, kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat merupakan pilot projects, sebagai acuan untuk menjalin kerjasama dengan daerah lainnya di Indonesia. Begitu pula Korea Selatan, diharapkan menjadi negara pertama dalam pemenuhan hak para TKI. “Makanya kami merapat, berkolaborasi dengan masing-masing negara,” katanya.

Ia menambahkan, menurut aturan di negara Korea Selatan, jika selama lima tahun jaminan pensiun ini tidak diambil, maka uang jaminan pensiun itu akan hangus, dan disalurkan ke dinas sosial di negara tersebut.

“Ke depan kami harap perlindungan untuk TKI ini dapat lebih luas lagi mencakup negara-negara lain seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan Jepang,” pungkas Agus.

Penandatanganan kerjasama dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, dan Direktur Utama Bank BJB, Ahmad Irfan. (mun)

Loading...

loading...

Feeds