DPRD Jabar Inginkan Kabupaten/Kota Raih WTP

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- DPRD Provinsi Jawa Barat berharap seluruh kabupaten/kota bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP.


Hal ini bukan tanpa alasan mendasar mengingat setiap daerah memiliki peluang meraih opini tersebut. “Saya lihat kawan-kawan di sini cukup agresif, Ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK,” kata Ineu di Bandung, Senin (6/2).

Menurut dia, adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif. “Kami mohon dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif,” kata Ineu.

Lebih lanjut dia mengakui, meski Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK, namun menurutnya masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan seperti menyangkut aset. Prestasi opini WTP dari BPK tersebut, lanjut Ineu, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK.

Pada Senin (6/2), BPK Perwakilan Jabar menemukan masih adanya aset milik Pemprov Jawa Barat yang masih belum terdata secara baik. “Walaupun Provinsi (Jabar) raih WTP tapi masih ada masalah aset yang belum terselesaikan,” kata Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I, BPK Perwakilan Jawa Barat Emmy Mutiarini, di Gedung BPK Jabar.

Dia menyontohkan, terkait pencatatan aset yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Diperkirakan dari aset-aset tersebut pun ada yang dihibahkan kembali oleh provinsi ke kabupaten/kota. “Nah ini (pencatatannya) yang belum sinkron,” ucapnya.

BPK Jawa Barat pun kemarin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2016. Pada kesempatan tersebut, LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas manajemen aset tahun 2014-2015 di Pemprov Jabar.

Kemudian, LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas tahun anggaran 2014-2016 (semester I) di Pemprov Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Indramayu, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemprov Jabar, Pemkot Bogor, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Majalengka.

Emmy melanjutkan, BPK akan melihat upaya yang dilakukan Pemprov dalam pendataan aset ini. Sebab, jika masalah aset ini tidak diselesaikan, akan berdampak pada pendataan aset kedepan.

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …