Buruh Bakal Kepung Istana: Usir TKA Ilegal China!

Aksi demo buruh

Aksi demo buruh

POJOKBANDUNG.com- Ribuan buruh bakal menggeruduk Istana Negara dan Mahkamah Agung, Senin (6/2) hari ini.


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, selain di Jakarta, buruh dari berbagai kota lain juga akan melakukan aksi yang sama.

Buruh bakal menggelar aksi damai di kantor gubernur daerah masing-masing. Misalnya di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan, Batam, Banjarmasin, dan Gorontalo.

Buruh menuntut agar pemerintah segera memulangkan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok. Menurut Said, ribuan buruh bakal mengepung Istana Negara karena merasakan ancaman dari membanjirnya TKA ilegal asal Tiongkok.

Padahal, sambung Said, banyak warga Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Saat ini daya beli buruh juga menurun akibat upah murah melalui PP 78/2015,” kata Said, Minggu (5/2).

Dia menjelaskan, upah buruh Indonesia yang sangat murah bukan tanpa sebab. Menurutnya, upah buruh pada 2017 hanya naik USD 10 sampai USD 20 per bulan atau seharga satu buah kebab di Eropa.

Di sisi lain, TKA ilegal asal Tiongkok ada yang dibayar Rp 10 juta per bulan. Selain itu, buruh juga menjerit karena harga-harga melambung.

“Beban ini sangat dirasakan oleh jutaan buruh outsourcing yang tidak dipedulikan nasibnya oleh pemerintah,” ujar Said. Karena itu, buruh akan menuntut penghapusan upah murah, pencabutan PP 78/2015, dan menolak kehadiran TKA tanpa keahlian.

Mereka juga menolak Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan  meminta pemerintah segera menurunkan tarif listrik, BBM, elpiji tiga kilogram, cabai, dan kebutuhan pokok lain. “Kami juga minta pemerintah menghapus sistem outsourcing dan pemagangan,” ujar Said. (wah/fab)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …