Kenaikan Tarif Awal 2017 Picu Inflasi di Jabar

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Sejalan proyeksi Bank Indonesia, tekanan inflasi Jawa Barat pada awal 2017 mengalami peningkatan. Itu tercermin dari tingkat inflasi bulanan Januari 2017 sebesar 0,77% (mtm) atau meningkat dibanding Desember 2016 sebesar 0,36%. Secara tahunan, inflasi Jabar juga meningkat dari 2,75% menjadi 2,94% pada Januari 2017.

Deputi Direktur Bank Indonesia Jabar, Suarpika Bimantoro dalam rilisnya menyebutkan, peningkatan tekanan inflasi ini terutama didorong kebijakan pemerintah menaikkan beberapa tarif barang di awal 2017, seperti tarif listrik, biaya administrasi STNK, bensin non subsidi, serta cukai rokok.

“Secara historis, realisasi inflasi bulanan Januari 2017 ini lebih tinggi dibanding polanya yaitu rata-rata periode 2012-2016 sebesar 0,57%. Secara komponen pembentuknya, tekanan inflasi Januari 2017 didorong oleh inflasi kelompok administered prices (AP) sebesar 2,57% (mtm) yang lebih tinggi dibanding rata-rata historisnya sebesar -0,39% (mtm),” sebut Suarpika.

Di sisi lain, inflasi kelompok volatile food (VF) sebesar 0,04% (mtm) tercatat jauh lebih rendah dibanding rata-rata historisnya sebesar 2,28% (mtm). Meski terdapat gejolak harga cabai rawit pada awal pekan bulan Januari. Rendahnya inflasi kelompok VF ini terutama didorong oleh terjaganya stok pangan sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai merah, dan bawang merah.
Pada kelompok inflasi inti (core inflation), secara bulanan terjadi peningkatan inflasi dari 0,24% menjadi 0,40% dan secara tahunan dari 2,28% menjadi 2,47%. Tarip pulsa ponsel masih menjadi pendorong utama inflasi untuk kelompok ini.

Makin tingginya permintaan untuk jasa komunikasi baik yang berbasis voice dan khususnya mobile data mendorong inflasi barang ini sebesar 6,30% (mtm). Selain itu, berlangsungnya libur tahun baru dan libur sekolah di awal bulan serta Imlek di akhir bulan meningkatkan permintaan domestik sehingga turut mendorong kenaikan pada inflasi core non traded yang meningkat dari 0,31% (mtm) di Desember 2016 menjadi 0,71% (mtm).

Lebih lanjut, efek seasonal ini juga mendorong kenaikan pada subkelompok food related antara lain kue kering berminyak. Meski demikian, tekanan pada kelompok ini tertahan akibat nilai tukar rupiah yang terapresiasi sebesar 0,44% (mtm) sepanjang bulan Januari 2017 yang menurunkan tekanan imported inflation (barang impor).

Kelompok bergejolak (volatile food/VF) mengalami inflasi bulanan yang cukup rendah yakni sebesar 0,04% (mtm) setelah pada bulan Desember 2016 mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm). Secara tahunan, inflasi kelompok VF juga turun dari 7,58% (yoy) pada Desember menjadi 4,27% (yoy) pada Januari 2017. Inflasi kelompok volatile food masih bersumber dari komoditas cabai rawit yang hingga saat ini pasokannya masih terganggu akibat berkembangnya penyakit “patek” karena kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi.

Kelompok harga diatur pemerintah (administered prices/AP) pada Januari 2017 tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 2,57% (mtm), meningkat signifikan dibanding Desember 2016 sebesar 0,66% (mtm). Dengan demikian, kenaikan harga pada kelompok AP menjadi pendorong utama inflasi di bulan ini.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan golongan 900VA menjadi pendorong utama kenaikan di kelompok barang ini, diikuti dengan kenaikan pada biaya pengurusan STNK dan kembali dinaikkannya harga BBM Non Subsidi. Tarif listrik untuk pelanggan 900VA meningkat dari Rp605 menjadi Rp791/kWh per 1 Januari 2017, dengan pangsa pemakaian listrik pada golongan ini sebesar 32,08% maka kenaikan tarif sebesar 30,74% tersebut mendorong inflasi pada komoditas ini sebesar 8,21% dan menyumbang kenaikan inflasi bulanan pada Januari 2017 sebesar 0,26%.

Selain itu, juga terhitung per 1 Januari 2017, pemerintah menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (STNK) sebesar 2-3 kali lipat untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini mendorong inflasi pada biaya perpanjangan STNK sebesar 107,45% dan memberikan sumbangan inflasi bulanan sebesar 0,17%. Kembali dinaikkannya harga BBM Non Subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Plus masing-masing Rp300/liter atau 4% dari harga sebelumnya yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia juga kembali mendorong inflasi untuk komoditas bensin sebesar 2,80%.

Selanjutnya, berdasarkan kota perhitungan inflasi, seluruh kota mengalami inflasi pada bulan Januari. Adapun secara bulanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor (1,34%, mtm) sementara inflasi terendah terjadi di Kota Bandung (0,49%). Penyumbang inflasi terbesar di Kota Bogor adalah tarip listrik (andil 0,17%) dan kontrak rumah (andil 0,15%). Sementara itu, andil inflasi tarip listrik di Kota Bandung hanya sebesar 0,09%. Hal ini mencerminkan pelanggan listrik golongan 900VA di Kota Bogor masih lebih besar dibandingkan Kota Bandung.

Ke depan, pada Februari 2017, pergerakan inflasi masih perlu diwaspadai. Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperkirakan tekanan harga masih akan cukup tinggi ditunjukkan melalui Indeks Ekspektasi Harga (IEH) Februari 2017 sebesar 155,8 atau meningkat dibanding Januari 2017 sebesar 154,1. (*/nto)

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …