Pengelola Hotel Panghegar Gugat DPMPT Kota Bandung

Hotel Grand Panghegar Bandung

Hotel Grand Panghegar Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pengelola Hotel Panghegar menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Bandung. Pasalnya, DPMPT dituding telah mengeluarkan izin secara sembarangan,


‎”Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bandung telah mengeluarkan izin kepada PT Mitra Karya untuk mengelola dan mengganti nama Hotel Panghegar,” ujar Kuasa hukum pemilik Hotel Panghegar, Pitra Romadoni.

Padahal, lanjutnya, secara hukum pengelolaan hotel tersebut masih berada di tangan Cecep Rukmana selaku pemilik.

“Kami mempertanyakan kenapa pemberian izin kepada pemilik baru diberikan, padahal secara hukum kepemilikan belum jatuh ke PT Mitra Karya, apakah ada kepentingan di dalamnya,” bebernya.

Menurut Pitra, izin yang berupa Ho (izin gangguan) seharusnya tidak keluar, sebelum kepemilikan sah menurut hukum.

“Ini kan proses hukumnya saja masih bergulir di pengadilan,” sesalnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung pada 19 Januari kemarin. Dia menjelaskan, persoalan ini bermula dari adanya lelang aset PT Panghegar yang dilakukan Bank Bukopin.

“Dalam proses lelang terebut, aset Hotel Panghegar ditaksir ‎sangat rendah pada 22 September 2016 yang menilai aset PT Panghegar sebesar Rp 371 miliar. Padahal, pada 22 Agustus 2016 aset tersebut dihargai Rp 485 miliar,” paparnya.

Pelelangan ini dilakukan, karena pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Panghegar tidak mampu membayar kredit yang diajukan kepada PT Bank Bukopin.

“Pemilik Hotel Panghegar memang mengajukan kredit kepada Bank Bukopin secara bertahap. Dari 2008-2012, jumlah kredit mencapai Rp500 miliar,” katanya.

‎Menurutnya, jatuh tempo kredit itu hingga 2021. Namun, pada 2016 kemarin, pengadilan menyatakan PT Panghegar pailit, padahal PT Panghegar masih mampu membayar kredit.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung terkait lelang tersebut.
“Kami menyayangkan adanya upaya perebutan paksa ini,” katanya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …