Dewan Soroti Sistem Sosialisasi Disdik Kota Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Komisi D DPRD Kota Bandung kecewa dengan sistem sosialisasi yang selama ini dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung.


“Banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga para kepala sekolah jadi bingung. Sehingga banyak kekacauan di lapangan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha.

Contohnya, sekarang banyak yang belum paham tentang penggunaan istilah siswa dengan Rawan Meneruskan Pendidikan (RMP), sehingga akhirnya membedakan siswa dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Sebagian dari kepala sekolah, menganggap bahwa siswa RMP adalah siswa yang datanya dari Disdik, atau dari sekolah rujukan, sementara kalau SKTM adalah data dari kewilayahan, sehingga mereka mendapat perlakuan berbeda. padahal keduanya adalah siswa tidak mampu yang harus mendapatkan fasilitas gratis dari sekolah.

“Padahal, SKTM itu kan tiket RMP, jadi ya siswa RMP ya siswa dengan SKTM juga,” tambah Achmad.

Selain itu, Achmad juga menyayangkan Disdik tidak punya data real berapa kebutuhan untuk membebaskan biaya di tingkat SMA dan SMK. Padahal, Achmad meyakinkan dewan akan menyetujui berapapun kebutuhan anggaran untuk pendidikan.

“Sampai-sampai ada mata anggaran yang dipangkas untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan,”sambungnya.

Data yang digunakan sekarang adalah data lama, di mana siswa SMA mendapat Rp1,2 juta per siswa per tahun dan siswa SMK Rp1,5 juta per siswa per tahun. Jumlah ini terpaut sangat jauh dengan Kota Surabaya, yang satu orang siswa mendapat bantuan Rp3 juta per tahun.

“Seharusnya untuk sekarang, kita punya data baru, kebutuhan per siswa per tahun,” tambahnya.

Sebenarnya, dewan sudah mengingatkan agar setiap PPDB jgn ada istilah2 baru spt RMP, dan tidak usah digunakan, agar tidak membuat masyarakat bingung.

“Tapi pada kenyataannya, tetap saja digunakan, akibatnya ada kekacauan begini,” tambahnya.

Selain itu, juga masih ada tagihan di sekolah negeri, di mana harusnya sudah bebas dari tagihan apapun. Ada juga, tagihan yang berdampak pada penahanan ijazah.

“Kami padahal sudah meminta data, berapa harus disiapkan anggarannya, agar tidak ada lagi penahanan ijazah yang dilakukan pihak sekolah,” kata nya.

Masalah pungutan dan penahanan ijazah ini, lanjut Achmad merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat ke dewan.

“Jadi kami setiap hari menerima keluhan dari masyarakat, yang isinya kebanyakan tentang pungutan dan penahanan ijazah. Jadi ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Karenanya, Kondisi D meminta agar Disdik kembali melakukan sosialisasi, dan memanggil kepala sekolah yang masih melakukan pungli.
Komisi D sendiri akan melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah yang berdasarkan catatannya melakukan pungli terhadap siswa tidak mampu.

“Kalau pungli ini salah, ini beda kasusnya dengan penjualan seragam yang dilakukan oleh pihak sekolah,” tegas Achmad.

Meski urusan pendidikan menengah atas ini telah diambil alih oleh Provinsi, namun untuk jaminan siswa tidak mampu yang berasal dari Kota Bandung, menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

“Kecuali kalau oleh pihak provinsi SMA dan SMK di gratiskan, ya paling kita bantu tinggal kelengkapan sekolahnya saja,” tambahnya.
Achmad juga menggaris bawahi, ada pihak sekolah yang tidak memberikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa, dengan alasan untuk membiayai kepentingan sekolah.

“Padahal, PIP itu adalah hak siswa yang harus dibagikan dalam bentuk uang. Yang harus digunakan untuk keperluan siswa contohnya untuk membeli tas,sepatu dan buku,” paparnya.

Sementara untuk keperluan sekolah, seperti SPP dan DSP, bisa ditutupi dari dana BOS dan Bawaku.
Penggunaan dana PIP oleh pihak sekolah, menurut Achmad merupakan sebuah perampokan.

“Ini gila, dan menurut saya kepala sekolah harus kena SP 3 kalau kepala sekolahnya adalah di sekolah pemerintah tegasnya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …