Sekda Kota Bandung Jamin Anggaran Kebersihan Tak Ada Masalah

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Yossi Irianto, menjamin tidak ada yang perlu dikhawatirkan berkaitan pelayanan publik, pengangkutan persampahan Kota Bandung, dan penggajian karyawan PD Kebersihan. Pemerintah Kota Bandung telah bergerak cepat mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, mulai dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

Bahkan, sebagai upaya cepat telah melayangkan surat kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

“Saya memberi jaminan (bahwa) tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah diantisipasi secara cepat, karena ini menyangkut persoalan publik,” ujar Yossi saat ditemui di sela-sela rapat Rapat Evaluasi Smart City bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang baru dilantik, Ahyani Raksanagara di ruang kerjanya, Kamis (12/1).

Hal tersebut dikatakan Sekda atas respon terhadap pemberitaan kekhawatiran 1.636 karyawan PD Kebersihan Kota Bandung yang terancam tidak menerima gaji dikarenakan Pemerintah Kota Bandung belum memiliki skema penyerahan dana operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung ke PD Kebersihan.

Yossi pun berani menjamin hal tersebut. Sebab itu, jajarannya langsung merespon cepat karena jika tidak, khawatir akan berdampak kepada pelayanan public, khususnya pelayanan persampahan Kota Bandung. Menurutnya, semua itu dilakukan karena persoalan ini membutuhkan percepatan dalam penyelesaian, namun tetap harus sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku.

Didampingi Kepala Bagian Humas Kota Bandung, Yayan Ahmad Brillyana, Sekda menekankan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan amanat Perda, penugasan terhadap pengelolaan persampahan melekat kepada DLHK Kota Bandung, sedangkan PD Kebersihan ke depan lebih berorientasi kepada lembaga yang berorientasi pada profit. Karena itu, persoalan ini menjadi tanggung jawab DLHK Kota Bandung untuk mencari mekanisme terbaik sesuai aturan yang berlaku.

Terkait mekanisme pemberian honorarium bagi petugas kebersihan, Sekda memberi sinyal kemungkinan dilakukannya kerjasama antara DLHK dengan PD Kebersihan melalui proses penugasan pegawai baru.

“Memang ada dua pilihan yang bisa dilakukan, yaitu dengan sistem lelang atau mendatangkan pegawai baru. Tapi sistem lelang untuk saat ini tidak logis karena butuh waktu. Kedua, (dan yang paling mungkin) dengan cara mendatangkan pegawai baru. Pertanyaan saya, kenapa tidak melakukan kerjasama dengan PD Kebersihan, karena disitu kan ada 1.636 karyawan. (Kerjasama) ini tidak tabu, karena PD Kebersihan bukan semata-mata lembaga yang profit oriented, tetapi juga melaksanakan tugas pemerintah yang salah satunya adalah persampahan. Dan ini sejalan dengan prosedur pendirian BUMD PD Kebersihan dan apa yang sudah dilakukan di Tahun 2015 dan 2016 lalu,” paparnya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …