Penempatan Jabatan di Pemkot Cimahi Menuai Kritikan

Pemkot Cimahi

Pemkot Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan mengkritisi penempatan jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam memenuhi perubahan organisasi perangkat daerah dan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru.

Agun, biasa ia disapa menduga terjadi penempatan jabatan dengan promosi meroket yang tidak memenuhi ketentuan.

Tak hanya dia, jajaran DPRD Kota Cimahi lain pun ia sebut mempertanyakan pengisian jabatan di Pemkot Cimahi.

“Pemerintah kota Cimahi sempat berstatemen bahwa pengisian jabatan disesuaikan kepangkatan dan golongan. Nyatanya tidak sesuai, ada yang dapat promosi terlalu tinggi,” tegasnya.

Ia mencontohkan, seorang pejabat golongan III.b baru 2 tahun dengan masa kerja 6 tahun langsung dapat promosi mendapat jabatan setingkat kasubbag. Sementara banyak eselon senior golongan III.c yang belum promosi seperti jajaran kepala seksi di kelurahan-kecamatan hingga esselon IV.

Ia merasa hal itu bisa mencederai rasa keadilan bagi para PNS. Untuk itu ia menginginkan penjelasan dari pihak eksekutif terkait hal tersebut.

“Seluruh anggota dewan meminta Pemkot Cimahi bekerja sesuai aturan dalam penempatan personil,” katanya.

Bahkan, Jika terdapat dugaan melanggar aturan, ia meminta aparat penegak hukum tak segan melakukan pengusutan. “Ketika ada dugaan pelanggaran, mohon aparat berwajib melakukan pengusutan sesuai aturan berlaku. Jadi dewan tidak kena getahnya ketika ada oknum pemkot yang menyimpang,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (31/12/2016) kemarin, Pemerintah Kota Cimahi melantik 620 pejabat dalam Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Struktural di lingkungan Pemkot Cimahi di gedung Technopark Jln. Baros Kota Cimahi. Mereka mengisi jabatan sesuai perangkat daerah baru yang berlaku 1 Januari 2017.

Terpisah, Kepala BKD Kota Cimahi Harjono menanggapi pernyataan Ahmad Gunawan dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak menerapkan loncatan jabatan signifikan.

Harjono menilai, semua penempatan sesuai alur yang berlaku. Ruang penempatan personil untuk eselon IV.b untuk golongan III. b.

“Kasubbag TU itu satu level dengan kasi di kelurahan, memang untuk job III.b,” ujarnya.

Meski Harjono mempersilahkan jajaran dewan melakukan fungsi pengawasan, namun ia memastikan penempatan personil sesuai golongan dan kepangkatan serta hasil penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Cimahi.

“Mekanisme penempatan jabatan sesuai ketentuan yaitu oleh Baperjakat. Tapi, soal pengawasan oleh DPRD tidak masalah, ” pungkasnya.(bjb)

loading...

Feeds