Kondisi Bandung Serasa Kembali ke Zaman Orba, Ini Penyebabnya

Suasana saat massa Pembela Ahli Sunnah (PAS) dipimpin Ketua umumnya membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Selasa (6/12) sore. Foto : IST

Suasana saat massa Pembela Ahli Sunnah (PAS) dipimpin Ketua umumnya membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Selasa (6/12) sore. Foto : IST

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat, hingga 11 Desember 2016 setidaknya terdapat tujuh kegiatan publik di Kota Bandung yang dibubarkan. Pembubaran dilakukan Ormas maupun aparat negara.


Catatan LBH Bandung, ketujuh kegiatan tersebut di antaranya, gelaran pantomim Wanggi Hoed di Car Free Day (CFD) Dago, Teater Monolog Teater Tan Malaka di Institut Francais Indonesia (IFI), diskusi Maria Dalam Bibel dan Al-Quran di Auditorium Gedung Karya Pastoral (GKP), diskusi LGBT di ITB, Sekolah Marx di ISBI, Demonstrasi SORAK dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Gedung Merdeka, dan pembubaran lapak Perpustakaan Jalanan di Taman Cikapayang.

Kepala LBH Bandung Arip mengatakan, pembubaran didominasi pihak Ormas yang tidak menyepakati berlangsungnya kegiatan. Selain Ormas, aparat negara, dalam hal ini TNI juga berperan dalam membubarkan kegiatan lapak baca gratis Perpustakaan Jalanan.

“Kami selalu menemukan ada keterlibatan Ormas. Kalau aparat, konteksnya selalu bicara stabilitas,” kata dia.

Dia melanjutkan, situasi tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, kegiatan politik setiap warga negara dijamin konstitusi.

“Situasi saat ini seolah seolah kembali ke zaman Orde Baru. Kontrol negara terhadap aktifitas-aktifitas sipil menguat. Sehingga kegiatan-kegiatan semisal diskusi buku masih dilakukan pengawasan,” terangnya.

Lebih lanjut, Arip meminta agar segala kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi benar-benar dijamin oleh negara. Sehingga, berbagai kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilindungi aparat negara.

“Pemenuhan hak bereksprsi perlu dijamin. Aparat negara harus memproteksi kegiatan literasi dan kegiatan berekspresi, berpendapat. Negara harus memproteksi berbagai kegiatan yang dilakukan pelaku kegiatan berekspresi, sehingga hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi mereka tidak terjadi,” tukasnya. (bon/ca/rmo)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …