Ridwan Kamil Segel Hotel Setengah Jadi di Dago

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Hotel setengah jadi di kawasan Jalan IR H Djuanda, melanggar. Akibatnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyegel bangunan enam lantai itu, Rabu (23/11).


“Hotel ini ijinnya hanya 6 lantai. Kemudian dia membangun sampai 9 lantai. Berarti kita segel tiga lantai di atasnya sambil kita berikan sanksi-sanksi sesuai dengan prosedur dan peraturan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ditemui di sela-sela penyegelan.

‎Ia mengatakan, ada dua tipe sanksi yang akan diberikan, yakni denda atau pembongkaran. Kedua opsi tersebut masih dirapatkan.

“Nanti kita akan rapatkan dengan tim mana yang paling memberikan efek jera. Saya kira itu yang ingin kita hadirkan,” tambah Emil. ‎

Ia ingin memberikan pelajaran kepada para investor yang akan membangun di Kota Bandung bahwa mereka tidak bisa dengan serta merta melanggar aturan.

“Ini menjadi pelajaran, di Bandung membangun silahkan, tapi jangan macem-macem. Jangan melanggar ijin karena pasti Pemerintah Kota Bandung akan menindaklanjuti,” ujarnya.

Penyegelan ini dilakukan berdasarkan laporan dari warga dua minggu yang lalu. Laporan tersebut lantas ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dengan penyelidikan di lapangan. Hasilnya, terbukti bahwa bangunan yang akan dijadikan hotel tersebut melanggar izin.

Ia pun mengimbau kepada warga untuk proaktif dalam memberikan laporan pelanggaran, khususnya terkait pembangunan fisik, di wilayahnya masing-masing.

“Saya memohon kepada warga kalau merasa ada kejanggalan-kejanggalan dalam proyek-proyek pembangunan fisik di Kota Bandung silakan melaporkan. Pasti kami tindaklanjuti,” tutur Emil.

Emil mengklaim,  pihaknya telah menyegel hampir 1000 bangunan melanggar, dalam kurun waktu tahun 2015-2016 ini. Melalui Peraturan Wali Kota yang baru, ia telah memberikan kewenangan bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melakukan monitoring terhadap bangunan-bangunan di Kota Bandung.

“Sekarang BPPT ini di Perwal baru punya kewenangan, kepada yang sudah ber-IMB, nanti ada pasukan khusus yg berkeliling. Tugasnya memantau itu. Jadi nggak usah nunggu laporan masyarakat,” katanya.

Tim tersebut terdiri dari pegawai harian lepas yang bertugas untuk memantau pembangunan fisik di Kota Bandung. Jika ditemukan pelanggaran, maka pagawai tersebut akan melaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemberian sanksi.

“Saya sudah memerintahkan tim. Kuncinya ada di laporan, makanya saya berharap masyarakat proaktif,” pungkasnya. ‎

Sementara, Kepala Dinas TataRuang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Mariyun mengatakan, pemilik bangunan bisa mendapat 2 pilihan atas pelanggaran ini.

“Pilihan pertama kelebihan lantai dibongkar, atau membayar denda sebesarRp16 miliar,” katanya.

Jumlah denda itu, merupakan perhitungan NJOP, jumlah kelebihan bangunan dan beberapa point lain yang diatur dalam perwal.Jika pengusaha bersedia membayar denda, maka kelebihan bangunan bisa dipergunakan. Sementara denda bisa dipergunakan membeli lahan untuk fasilitas umum atau digunakan untuk RTH.

“Pokoknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat banyak,”tambahnya.

Namun yang pasti, Mariyun memastikan kasus ini, tidak akan sama dengan yang terjadi di Hotel Planet. Di mana meski pengusaha melanggar aturan tinggi bangunan, namun di pengadilan tetap menang melawan Pemkot Bandung.

“Ya makanya, untuk kasus ini, akan kita rundingkan dulu dengan para ahli,” tambahnya.

Disinggung jumlah bangunan yang melanggar di Kota Bandung, menurut Mariyun lebih dari 1000 bangunan. Dengan mayoritas bangunan milik pribadi.

“Kalau bangunan-bangunan besar milik pengusaha besar saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya, tapi yang jelas lebih banyak bangunan milik pribadi,” tambahnya.

Pelanggaran itu, terjadi karena beberapa faktor, diantaranya, memang tidak tahu, atau tahu tapi tidak perduli.‎ (mur)‎

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …