Ribuan Sopir Taksi Kepung Kantor Walikota Bandung

ilustrasi demo sopir taksi di Bandung. (asep rahmat)

ilustrasi demo sopir taksi di Bandung. (asep rahmat)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ribuan sopir yang tergabung dalam Solidaritas Gabungan Pengemudi Taksi Bandung (GPTB) berunjuk rasa di depan kantor Walikota Bandung. Para sopir menuntut sang Walikota Kota membubarkan jenis usaha taksi berbasis online berplat hitam. Sebab, taksi online tidak tunduk pada peraturan yang sama dengan perusahaan taksi konvensional sehingga menimbulkan perbedaan harga.


Ketua GPTB Kota Bandung, Tedy Nugraha menjelaskan, keberadaan taksi online menyebabkan persaingan tidak sehat dari segi harga yang dirasa lebih murah sebab tidak terikat dengan ketentuan tarif yang diberlakukan perusahaan taksi konvensional dan sangat jelas taksi online mengancam persaingan usaha.

“Kalau kami kan ada harga tertentu yang disepakati kalau online mereka tidak ada keterikatan,” jelasnya kepada wartawan disela-sela aksi, Rabu (3/10).

Tedy mengungkapkan, selain itu pemakaian plat nomor taksi online berwarna hitam peruntukannya bukan transportasi umum berbeda dengan taksi konvesional berwarna kuning yang peruntukannya transportasi umum dan sudah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 133 yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu-lintas dan mengendalikan pergerakan lalu-lintas.

“Kalau seperti ini taksi online (plat hitam) bisa saja terus terjadi penambahan armada karena tidak terkendali,” tuturnya.

Menuntut Tedy, Walikota Bandung harus segera bersikap walaupun tidak bisa memutuskan setidaknya menahan perkembangan armada taksi online jangan dibiarkan begitu saja.

“Kami menerima keberadaan taksi online selama mematuhui aturan dan sesuai koridor hukum yang harus ditempuh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tedy menegaskan, bila aspirasinya tidak ditanggapi oleh Walikota Bandung pihaknya akan terus menggelar aksi serupa karena secara perlahan keberadaan taksi online menghancurkan sopir taksi konvensional.

“Pendapatan kami turun hampir 75 persen, jangankan dibawa ke rumah untuk setoran saja kurang. Setoran di atas Rp 200 ribu belum bensin, sekarang dapat Rp 100 ribu saja sudah untung walaupun sulit,” paparnya.

Sementara itu salah seorang sopir, Aris Yulianto (40) mengungkapkan, maraknya taksi online beroperasi di Kota Bandung pendapatannya berkurang drastis. Secara hitung-hitungan harga awal (buka pintu,red) taksi online Rp 3.000 dan kalibrasi setiap satu kilometer Rp 3.000 berbeda dengan konvensional harga awal saat naik Rp 7.000 atau Rp 8.500 kalibrasi per kilometer Rp 3.600 tarif bawah dan Rp 4.800 tarif atas.

“Jelas beda harga seperti ini menimbulkan persaingan tidak sehat,” keluhnya.

Aris membeberkan, murahnya taksi online disebabkan pembayaran pajak berstatus kendaraan pribadi, tidak uji KIR, argo taksi tidak dibebankan seperti perusahaan taksi konvensional.

“Murah pasti karena tidak ada beban lain, kami sedikit mahal karena banyak yang harus dibayar,” terangnya.

Di pihak lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Ruswandi menjelaskan, sebanarnya polemik ini sudah diatur oleh Peraturan Mentri nomor 32 tahun 2016 yang mengatur transisi waktu operasi taksi online sampai 1 Oktober 2016 tujuannya agar segera melengkapi persyaratan seperti membentuk badan hukum, adanya pool sarat lain namun Permen tersebut juga menegaskan kembali untuk memperpanjang sampai 1 April 2017.

“Bilamana lewat dari 1 April 2017 maka bisa disebut taksi online ilegal,” tuturnya.
“Sampai sekarang kuota taksi online kota/ kabupaten belum ditetapkan jumlahnya, berdasarkan informasi mau ada revisi lagi sesuai kebijakan Permen 32 dan itu kebijakan pusat,” tandasnya.(arh)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …