Guru Honorer Desak Aher Naikkan UMK/ UMP

Ribuan guru honorer se-Jawa Jawa Barat tuntut Gubernur Jabar agar  memperhatikan kesejahteraan. Terutama pada anggaran murni Provinsi Jabar 2017. (asep rahmat)

Ribuan guru honorer se-Jawa Jawa Barat tuntut Gubernur Jabar agar memperhatikan kesejahteraan. Terutama pada anggaran murni Provinsi Jabar 2017. (asep rahmat)


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG
– Ribuan guru honorer se-Jawa Barat melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung. Guru honorer tersebut menuntut Gubernur Jawa Barat segara mengalokasikan dana terkait besaran standar UMK/ UMP kabupaten/ kota se-Jawa Barat pada anggaran murni 2017.


Koordinator lapangan, Cecep Kurniadi mengatakan, pihaknya mendesak Pemprov Jabar segera mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, selama ini nasib dan kejelasan upah guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.

“Sudah berkali-kali kami menuntut tapi tidak ada kepastian. Kami ingin ada keputusan bukan wacana saja karena jelas kesejahtraan sangat dibutuhkan,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui disela-sela aksi, Senin (31/10).

Cecep mengungkapkan, guru honorer juga memiliki jasa yang besar di pemerintahan terutama dunia pendidikan. Timpal Cecep, selama ini seolah dianaktirikan mengenai kesenjangan sosial antara guru berstatus PNS dan Honorer.

“Bukan pendidikan saja yang ditingkatkan kami ingin kelayakan hidup perhatikan,” imbuhnya.

Cecep mengatakan, melihat kesejahtraan guru honorer di Jawa Barat begitu miris, sambung dia, dibeberapa daerah banyak ditemui guru honorer hanya dibayar Rp150-300 ribu setiap bulannya.

“Kami dituntut mencerdaskan anak bangsa dan kami sudah jalankan amanat Undang-undang itu, tapi kenapa kami tidak dihargai,” keluhnya.

Kata Cecep, bila aspirasi para guru honorer tidak ditanggapi oleh para pemangku kebijakan maka setiap Koordinator daerah (Korda) kabupaten/ kota se-Jawa Barat akan melakukan aksi diam diri di Gedung Sate.

“Kami akan terus perjuangkan hingga ada kesepakatan secara pasti,” terangnya.

Sementara itu, Maryani (47) salah seorang guru honorer asal Kabupaten Karawang mengaku, dalam satu bulan dirinya hanya mendapatkan gajih sebesar Rp450 ribu dan itu berbanding terbalik dengan guru status PNS yang nominal gajihnya berdasarkan golongan.

“Kalau PNS bisa Rp 4 juta sampai 4,5 juta satu bulan dengan bobot waktu kerja sama dengan guru honorer,” imbuhnya.

Sekitar pukul 11.00 WIB, para guru honorer dipersilahkan menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Jawa Barat untuk audiensi. Perwakilan pendemo pun disambut oleh, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Yusuf Fuad, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Habib Syarif Muhammad, Asisten Administrasi Sekda Jawa Barat, Solihin dan Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Sumarwan.

Menurut Habib Syarif Muhammad, aspirasi para guru honorer akan direspon secepat mungkin, pihaknyapun berharap pada 2017 nanti ada anggran kesejahtraan sesuai apa yang diinginkan guru honorer.

“Ini menyangkut kesejahtraan maka harus jadi prioritas. Kami akan respon dan berupaya sebisa mungkin sesuai mekanisme,” tandasnya.(arh)

Loading...

loading...

Feeds