GPFI Targetkan Pasokan Obat Program BPJS  Aman

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Johannes Setijono, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito melihat-lihat salah satu stand pameran yang memajang peralatan farmasi saat acara Musyawarah Nasional (Munas) XV GPFI di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Johannes Setijono, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito melihat-lihat salah satu stand pameran yang memajang peralatan farmasi saat acara Musyawarah Nasional (Munas) XV GPFI di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) menargetkan, pada tahun 2019 kebutuhan obat di Indonesia  untuk keperluan program BPJS Kesehatan dapat 100 persen tertangani.


Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek memaparkan, Munas tersebut guna meningkatkan kemampuan inovasi dalam riset dan produksi obat nasional untuk masyarakat khususnya kebutuhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan target 100 persen tertangani kebutuhan obat untuk program BPJS tahun 2019 dan membangun belasan industri bahan baku obat hingga tahun 2025.

Direktur Eksekutif GPFIm Darajatun Sanusi mengatakan saat ini pasokan obat untuk keperluan jaminan kesehatan sudah terpenuhi sekitar 70 persen, sisanya masih harus diimpor.

“Sudah 70 persen itu bagus, yang sisainya impor karena tergolong obat yang mahal. Namun kami berusaha agar bisa 100 persen. Nah, tahun 2019, kami targetkan sudah bisa 100 persen kebutuhan obat secara universal di Indonesia sudah bisa terpenuhi,” ujarnya disela kegiatan Munas GPFI XV tahun 2016 di Trans Luxury Hotel, Jl Gatot Subroto, Kota Bandung.

Ia mengatakan Munas yang berlangsung sejak 23 hingga 25 Oktober 2016 itu diantaranya membahas tentang kemampuan para pengusaha farmasi nasional dalam memproduksi obat untuk keperluan masyarakat, khususnya kebutuhan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Selain kemampuan produksi nasional, hal lain yang akan menjadi pembahasan adalah kemampuan berinovasi dalam riset dan produksi obat nasional agar tercipta kemandirian farmasi. Namun ia mengakui jika untuk mencapai kemandirian perlu kerja keras, sebab sebagian besar bahan baku farmasi masih diimpor.

Ketua Umum GPFI Johannes Setijono mengakui jika bahan baku pembuatan farmsi masih tergantung dari impor. Namun menurutnya kondisi itu juga dialami oleh negara lain didunia.

“Amerika serikat bahkan masih impor bahan baku sekitar 80 persennya. Namun kami terus berusaha agar bahan baku bisa terpenuhi didalam negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk beberapa jenis obat GPFI akan berusaha untuk mendirikan industri bahan baku obatnya. Namun hanya untuk beberapa jenis obat yang memiliki daya saing dan memiliki sumber bahan baku yang banyak. Sehingga bahan baku itu tidak hanya untuk diserap bagi perusahaan farmasi lokal, namun juga bisa ekspor.

“Sebab untuk membangun industri bahan baku obat ini perlu waktu antara 3 hingga 4 tahun, serta dukungan regulasi dari pemerintah yang memudahkan. Selain itu pemerintah juga harus bisa menjamin penyerapan bahan baku obat industri nasional tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang siap membangun industri bahan baku obat lokal. Sehingga diperkirakan tahun 2019 ketersediaan bahan baku lokal sudah ada.

“Akan ada belasan insutri bahan baku obat hingga tahun 2025 mendatang,” tegasnya.

Munas GPFI dihadiri oleh Kepala BPOM dan Penny Kusumastuti Lukito dan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Maura Linda Sitanggang. (peh/sry)

Loading...

loading...

Feeds