Pemerhati Pertanahan Minta Dua Pihak Legowo

MENJELASKAN : Pemerhati Pertanahan, Hasto Budiyono, Bsc saat diwawancara.

MENJELASKAN : Pemerhati Pertanahan, Hasto Budiyono, Bsc saat diwawancara.

BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan pengecekan terhadap tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Jawa Barat kepada lembaga pendidikan di Jatinangor, terkait menyusulnya ada yang menagih hak dari ahli waris tanah perkebunan Jatinangor, seperti diberitakan salah satu media, Rabu, (19/10).
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, harus melakukan cek ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait kepemilikannya sah dari tanah yang di hibahkan tersebut.
Menurut Deddy, tidak bisa langsung memutuskan itu merupakan tanah miliki betul-betul ahli waris atau memang tanahnya sudah berada dibawah kepemilikan Pemprov Jabar.
“Kalau memang pemerintah berjanji akan memberikan hak mereka maka, harus dicek dulu dari awal perjanjiannya seperti apa. Tidak semudah itu pemerintah memberikan hak kepada ahli waris akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. “Nanti kita harus lihat dulu terkait kepemilikan tanah yang dihibahkan ini sudah selesai atau belum,” katanya.
Menanggapi statement Wagub mengenai permasalah Eks Perkebunan Jatinangor tersebut, Pemerhati Pertanahan, Hasto Budiyono, Bsc yang merupakan mantan pejabat BPN Pusat dan alumni Akademi Agraria Semarang jurusan Pendaftaran Tanah Tahun 1980, memberikan tanggapannya bahwa pemahaman tentang posisi hukumnya mengenai permasalah Eks Perkebunan Jatinangor sudah ada surat dari BPN Pusat (Surat Sekjen atas nama Menteri ATR/BPN RI) yang menyatakan bahwasannya SK No. 17 Tahun 1965 tidak ada dan erpachtnya (Sesuai Keterangan Balai Harta Peninggalan yang merupakan Protokoler Pencatatan Aset-Aset Nasionalisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah) dibuktikan tidak ada. Sehingga atas permaslahan tersebut, dirinya menyampaikan sudah bersifat mutlak yang tidak bias dibantah oleh Jajaran BPN dibawahnya.
“Tentang permasalahan itu, tentunya level di bawah BPN pusat sudah tidak berwenang juga memberikan kebijakan dan statement, karena saya sampaikan sudah bersifat multak yang tidak bias dibantah oleh Jajaran BPN dibawahnya. Karena jelas surat dari Sekjen BPN Pusat menyatakan bahwa posisi SK HGU No. 17 Tahun 1965 dan erpacht dibuktikan tidak ada,” tegas Hasto, ketika ditemui di BGG Jatinangor, Minggu (23/10).
Dikatakan Hasto, perlu diketahui dalam permasalahan Eks Perkebunan Jatinangor, sebagai sumber yang sama Baron Baud, ahli waris lebih tahu mana eigendom dan erpacht ahli waris, dan mereka mempunyai bukti kepemilikan berupa eigendom.
Menurutnya, kesalahan pokok tentang permasalahan tersebut adalah ketika penentuan erpacht. “Karena kita juga harus memahami lahan tersebut adalah perkebunan, biasanya perkebunan adalah erpacht, tapi perkebunan di Jatinangor itu eigendom, sehingga hubungan internal antara Baron Baud dengan NV Baron Baud hanya pihak ahli waris yang tahu, tapi kan ada bukti bahwa Baron Baud menyatakan kerjasama dengan NV nya dia (Baron Baud, red), jadi di situ ada pelimpahan pengelolaan dari eigendomnya Baron Baud ke perusahaannya NV Baron Baud, atau lebih tegasnya antara pemilik tanah dengan pemilik NV/perusahaan perkebunan adalah sama,” paparnya.
Pada saat peralihan pemerintahan zaman kemerdekaan RI lanjutnya, mungkin kita tidak paham bahwa perkebunan tersebut adalah eigendom. Dan pada zaman kemerdekaan tersebut, ada peralihan hak barat sesuai dengan UU PA, merupakan hal yang harus ditelaah secara seksama. “Karena adanya ketidakseksamaan, sehingga data daftar tanah yang sudah didata pada zaman Belanda dan yang belum terdata, dan pada akhirnya ada kesalahan dalam penentuan kebijakan pada Tahun 1965. Nah deveratif selanjutnya, setelah menjadi HGU, kemudian dibatalkan dijadikan HPL dan dijadikan hak pakai itu memang sudah on procedural, tetapi sekali lagi saya tegaskan, bahwa ahli waris tidak bisa memohon atau melakukan konversi dikarenakan sudah kadung dikuasai terlebih dahulu oleh Pemerintah/Pemprov Jabar,” katanya.
Makanya, lanjutnya sekarang ini kalau dikatakan bahwa konfliknya antara ahli waris adalah penentuan, memang kesalahannya sejak diawal itu, tentang penentuan bahwa Perkebunan Jatinangor itu menurut pemerintah erpacht NV Baron Baud padahal eigendom atau milik.
“Dan dibuktikan jumlah luasannya lain, padahal pada eigendomnya 970 Ha, tapi di erpachtnya 907 Ha, itu membuktikan bahwa proses pemberian haknya tidak dilakukan secara seksama dan menjadikan proses penguasaan oleh Pemprov menjadi tidak ada dasarnya, itu dibuktikan dengan surat dari BPN Pusat dan BHP bahwa bukti SK No 17 Tahun 1965 dan erpacht nya tidak diketemukan. Sehingga pada posisi tersebut, ada kesalahan sejak Tahun 1965,” katanya.
Menurutnya, karena adanya kesalahan kebijakan pada tahun 1965, baik pemerintah maupun ahli waris terkena ekses negatifnya. “Di sisi lain, yang mengaku ahli waris kan banyak, akhirnya BPN Pusat menyarankan untuk melakukan uji materi dan akhirnya mengerucut menjadi 1 pihak ahli waris yaitu Roni Riswara CS. Dan dari uji materi tersebut juga dibuktikan bahwa SK No 17 Tahun 1965 dan erpacht tidak ditemukan, yang ada hanya eigendom. Setelah itu, karena kesalahan kebijakan dulu yang salah, akhirnya menyangkut juga ke beberapa lahan yang sudah kadung terdaftar/didaftarkan menjadi aset, dimana putusan tentang perubahan aset itu kan harus dinyatakan dalam keputusan hukum yang final,” paparnya.
Dimaksudkan uji materi yang dilakukan pihak kepolisian, proses penyidikan tersebut nantinya merupakan suatu keputusan hukum yang final. Pada saat dilakukan penyidikan oleh berbagai pihak terus kemudian dikonfrontasi, dan nanti lahirlah Kesimpulan Hasil Penyelidikan.
“Yang akan menjadi dasar pada saat konfrontasi dari dua belah pihak, yang tujuannya agar keduanya menyadari tentang posisinya; ahli waris tidak mempermasalahkan keterlanjuran kesalahan kebijakan pemerintah yang dulu, dan Pemprov Jabar legowo menyadari bahwa eigendom bukan erpacht. Dan pada akhirnya rangkaian dari legalisasi aset itu bisa diselesaikan dengan damai dan bermanfaat bagi keduabelah pihak,” katanya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, bahwa permasalahan yang dulu tidak perlu dikembangkan, karena permasalah awalnya penentuan erpacht pada Tahun 1965 yang salah. “Harus ditegaskan ini juga sebagai langkah legalisasi aset menjadi legal karena kesalahan penetapan erpacht dulu pada tahun 1965. Saya sebagai pemerhati pertanahan, menyarankan manfaatkan forum uji materi yang dilakukan Polda Jabar, karena apapun terhadap aset perlakuannya harus ada dasar dari putusan hukum yang final,” pungkasnya.
Sementara itu, dari pihak Pemprov Jabar Kepala Bagian Pemanfaatan Aset Daerah, Diding, saat dimintai keterangan, Senin (24/10) enggan memberikan keterangan karena menurutnya yang lebih kompeten memberikan statement yaitu Biro Hukum Pemprov Jabar dan sudah dalam proses dimintai keterangan oleh Polres Sumedang dan Polda Jabar. (azm)


Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …

Puluhan Pejabat Ikuti Open Biding

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) …

Lubang Bak Kontrol Dibiarkan Terbuka

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Di Jalan Raya Soreang, tepatnya di depan perempatan lampu merah depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat lubang …

Jalan Provinsi di Cikalong Terancam Longsor

POJOKBANDUNG.com, CIKALONGWETAN – Jalan raya Provinsi Cikalong-Cipendeuy terancam putus akibat longsor yang memakan bahu jalan. Berdasarkan pantauan, bahu jalan yang …