Pemilihan Ketua DPC Periode 2016-2017, Partai Hanura Bandung Siapkan Rp300 Juta

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Proses pemilihan Ketua DPC Partai Hanura periode 2016-2017 Kota Bandung, kental nuansa money politic.


Karenanya, Forum Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyelidiki proses tersebut. “Proses pemilihan ketua banyak yang janggal,” ujar Perwakilan PAC Kota Bandung Encep Dede Saefulloh.

Menurut Encep, ketentuan DPD yang mensyaratkan setiap calon menyiapkan uang sebesar Rp300 juta menjadi salah satu bukti adanya money politic. Menurut Encep, deposit yang disiapkan para kandidat itu nantinya digunakan untuk pengembangan kepungurusan PAC.

Menurut Encep, syarat itu hasil dari Rakorda Hanura. “Kota Bandung sendiri memiliki 30 kecamatan, yang artinya tiap PAC bakal menerima dana pembinaan Rp10juta,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum PAC Kota Bandung Nandi S menilai berbagai syarat yang ditetapkan DPD Jabar selaku panitia dalam proses pemilihan pimpinan Partai Hanura Kota Bandung telah menyalahi AD ART partai.

“Beberapa yang menyalahi adalah, kewajiban menyiapkan uang Rp300 juta, menyiapkan kantor sekretariat yang representatif untuk 5 tahun, sekaligus menyiapkan mobil operasional. Baru diperiode ini hal ini terjadi dalam pemilihan ketua DPC sebelumnya itu tidak,” katanya.

Dia menambahkan, yang menjadi kejanggalan pengembalian deposit kedua kandidat yang kalah dalam pemilihan menjadi tanggung jawab ketua terpilih. Padahal ketentuan pengembalian dana deposit secara utuh kewajiban DPD.

“Dana yang dikeluarkan dua calon yang kalah dalam pemilihan Ketua DPC seperti Jhonson Panjaitan itu sebesar Rp465 juta dan Ade Fahruroji sebesar Rp150 juta kini harus diganti oleh ketua terpilih (Endun Hamdun),” terangnya.

Nandi menjelaskan, untuk menduduki posisi ketua DPC sesuai aturan itu hasil pemilihan dari dukungan PAC bukan melalui prosedur pembayaran. “Karenanya, pengurus PAC Kota Bandung telah melapor ke DPP termasuk pada Ketua Umum Partai Hanura Wiranto agar ada upaya untuk melakukan investigasi membongkar dana deposit itu,” tegasnya.

Apalagi kejanggalan lainnya, lanjut Nandi, kembali tercium saat muscab II 20 Agustus yang tiba tiba menetapkan Endun Hamdun tanpa adanya transparansi kepada pengurus PAC alasan ditunjukannya anggota DPRD Kota Bandung itu menjadi ketua DPC terpilih. “Banyak konspirasi, intervensi, dan campur tangan sejumlah elit politik dari DPD Jabar terhadap segala urusan di DPC Hanura Bandung termasuk saat proses pemilihan pimpinan. Makanya kami dorong DPP untuk menyelidikinya,” tandasnya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds