Penting, BPBD Harus Terbentuk di Seluruh Kabupaten/Kota di Jabar

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Jabar. Ini penting sebagai bentuk kesiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana alam.


“Terkait masih ada lima daerah yang belum punya BPBD, saya menilai itu harus segera dibentuk dan harus siap sedia terhadap kondisi rawan bencana di musim hujan ini,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/10).

Dengan situasi dan kondisi cuaca ekstrem beberapa hari ini yang terjadi di wilayah Jabar, pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan tanggap terhadap kondisi tersebut.

“Perlu ada kewaspadaan dari pemda dan masyarakat, utamanya yang berada di daerah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor,” katanya.

Kewaspadaan terhadap bencana alam ini sangat diperlukan karena dampak yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan. Ineu meminta pemerintah yang wilayahnya masuk zona rawan bencana alam agar lebih gencar melakukan sosialiasi kepada masyarakat untuk tetap siaga dan waspada bencana.

“Khusus daerah yang rawan bencana, sosialisasi oleh pemda sangat penting karena kita khawatir malah masyarakat tidak tahu kalau mereka tinggal atau menempati kawasan rawan bencana. Ini akan sangat bahaya sekali,” pungkasnya.

Pakar hukum Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyoroti lima daerah di Jabar yang belum membentuk BPBD. Adapun daerah-daerah tersebut diantaranya Kabupaten Subang dan Purwakarta.

Menurutnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan harus mendesak pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD untuk segera membentuk badan khusus penanggulangan kebencanaan tersebut. Terlebih, kondisi Jabar saat ini dalam status siaga bencana alam.

Saat ini, peluang pembentukan BPBD semakin terbuka dengan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Ini tanggungjawab pemprov agar daerah-daerah tersebut segera melakukan pembentukan BPBD. Enggak apa BPBD tandem dengan kebakaran karena yang penting ada lembaganya dan ini menjadi kewajiban yang diperintahkan undang-undang,” pungkasnya. (agp/bas)

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Dua Orang Tersangka Masih Buron

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Polres Cimahi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam bentrokan antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …