POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pasca terbongkar kasus pungli di Kemenhub, Presiden Jokowi semakin concern terhadap praktek ilegal ini. Menanggapi hal uini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah pernah melakukan tindakan tegas terhadap pungli.
“Kita kan sebelum ini sudah pernah memecat lurah kan juga karena pungli,” ujar lelaki yang akrab disapa Emil ini, kepada wartawan, Rabu (12/10).
Bahkan dalam waktu dekat akan segera ditindak pengelewengan saat PPDB. Baik itu jual beli kursi atau titip menitip siswa.
“Bulan ini sudah keluar hasilnya, jadi orang-orang yang terbukti bersalah akan kena hukuman,” tambahnya.
Untuk mencegah ada praktik pungli di dinas pelayanan, memang tidak mudah. Karenanya, Emil meminta agar masyarakat proaktif dalam melaporkan praktik pungli tersebut.
“Kalau ada praktek pungli, harap langsung lapor. Kita kan sudah punya aplikasi LAPOR, sehingga sudah bisa melaporkan secara online, artinya sudah baik dan sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji mengaku DPRD memang masih sering mendapat keluhan pungli dari masyarakat.
“Ya di dinas-dinas tertentu, memang masih ada aduan pungli,” ujar Ade.
Menurut Ade, masih adanya praktik pungli, lantaran masih kurangnya aspek pengawasan, sehingga membuat PNS tidak menghindari praktik ilegal ini.
“Harusnya reward and punishment. Berlaku secara konsisten tegas dan berkelanjutan. Kalau sesama PNS masih mengetahui adanya pungli tapi tidak ada tindakan tegas, akan sulit menghentikan pungli,” paparnya.
Namun, Dewan memang sudah mendapat laporan tentang pencopotan 11 PNS dari jabatannya, atas laporan ombudsman.
“Yang kita belum tahu, berapa pencopotan jabatan yang dilakikan Pemkot Bandung atas laporan dari inspektorat,” tambahnya.
Karenanya, untuk mencegah terjadinya praktik pungli menyebar luas. Dibutuhkan peram masyarakat, inspektorat dan ombudsman secara sinergi.
“Selain tentu saja di luar ke tiga komponen itu ada aparat penegak hukum,” pungkasnya. (mur/bas)
