Banyak Warga Jabar Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Jalan nasional amblas di Banjar. (bayu)

Jalan nasional amblas di Banjar. (bayu)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Memasuki musim penghujan ini banyak warga Jawa Barat yang terancam bencana. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana.


Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Mitigasi, Gunung Api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Gede Suantika. Dia membuktikan, tingginya jumlah korban bencana alam di Jabar berkorelasi dengan jumlah kejadian longsor atau banjir bandang.

Artinya, kata dia, cukup banyak masyarakat Jabar yang masih tinggal di daerah yang rawan bencana, salah satunya longsor. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah korban bencana alam, menurutnya perlu ditingkatkan mitigasi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah rawan.

“Terkait longsor, secara fisik bisa dilakukan penguatan lereng dekat pemukiman yang rawan longsor. Selain itu juga bisa membuat bangunan kayu bertipe rumah panggung yang gampang diperbaiki untuk wilayah dengan potensi gerakan tanah tipe rayapan,” kata Gede saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (12/10/2016).

Selain itu, dia berharap masyarakat bisa mengatur drainase agar pembuangan air permukaan tidak masuk ke rekahan-rekahan yang rawan longsor. “Kemudian membuat cekdam sepanjang lembah sungai untuk menghambat banjir bandang dan reboisasi lahan basah persawahan di lereng curam atau terjal,” katanya.

Sedangkan rekayasa nonfisik, lanjut Gede, dapat dilakukan dengan cara membuat peringatan dini tentang longsor dan banjir bandang yang dioperasikan oleh masyarakat yang didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pemukiman yang berpotensi terlanda bencana. “Masyarakat juga dapat membuat kelembagaan penanganan darurat longsor atau banjir bandang mulai dari tingkat RT/RW, Desa, dan Kecamatan. Yang paling penting adalah pengenalan kebencanaan kepada murid-murid sekolah dan masyarakat luas,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, Jabar merupakan wilayah yang paling sering dilanda bencana alam. Berdasarkan statistik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, tanah Parahyangan ini selalu menempati posisi pertama dari tahun ke tahunnya dalam urusan bencana alam.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor pemicu yang menyebabkan Jabar selalu menjadi langganan bencana. Faktor-faktor tersebut diantaranya kemiringan lereng yang terjal dan curam, tanah permukaan yang terlapukkan berat, dan perubahan tataguna lahan hutan yang menjadi perkebunan, persawahan, permukiman yang turut menurunkan kekuatan tanah menahan longsoran.

Gede menjelaskan, secara alamiah curah hujan rata-rata 10 tahunan terakhir di Jabar cukup tinggi jika dibandingkan daerah lainnya. Hal ini juga ikut meningkatkan kelabilan tanah permukaan. “Pemicu utamanya adalah curah hujan ekstrem baik yang singkat dengan intensitas tinggi ataupun yang lama dengan intensitas sedang,” pungkasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, seluruh kabupaten/kota di Jabar harus memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ini penting sebagai bentuk kesiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana alam.

“Terkait masih ada lima daerah yang belum punya BPBD, saya menilai itu harus segera dibentuk dan harus siap sedia terhadap kondisi rawan bencana di musim hujan ini,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung.

Dengan situasi dan kondisi cuaca ekstrem beberapa hari ini yang terjadi di wilayah Jabar, pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan tanggap terhadap kondisi tersebut. “Perlu ada kewaspadaan dari pemda dan masyarakat, utamanya yang berada di daerah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor,” katanya.

Kewaspadaan terhadap bencana alam ini sangat diperlukan karena dampak yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan. Ineu meminta pemerintah yang wilayahnya masuk zona rawan bencana alam agar lebih gencar melakukan sosialiasi kepada masyarakat untuk tetap siaga dan waspada bencana.

“Khusus daerah yang rawan bencana, sosialisasi oleh pemda sangat penting karena kita khawatir malah masyarakat tidak tahu kalau mereka tinggal atau menempati kawasan rawan bencana. Ini akan sangat bahaya sekali,” pungkasnya.

Kepala BPBD Jabar Haryadi Wargadibrata mengaku pihaknya telah mengantisipasi potensi bencana akibat anomali cuaca, terutama di daerah-daerah yang berpotensi besar bencana seperti di kawasan perbukitan dan sungai. Pihaknya di daerah telah menyiapkan ketersediaan logistik dan peralatan penanganan bencana.

“Kita selalu koordinasi dengan BPBD yang ada di daerah. Mereka siapkan logistik dan alat pendukung. Kalau misalnya kurang karena bencana besar akan dilengkapi saat terjadi kejadian walaupun tentu kita harapkan tidak ada bencana lagi,” kata Haryadi saat dihubungi.

Menurutnya, para personel BPBD terus meningkatkan kesiagaan, selain terus berkoordinasi dengan BPBD Jabar ataupun pemerintah pusat. “Kami sudah sosialisasi ke pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkkan kesiapsiagaan dengan mengecek personel, potensi SAR dan evakuasi. Kemudian sumber daya dan juga alatnya dikoordinasikan karena belum tentu dimiliki semua BPBD,” tuturnya.

Dia menambahkan, sepanjang sungai yang mengalir di Jabar berpotensi besar banjir karena banyaknya pendangkalan atau sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sungai seperti di Cimanuk dan Citarum. Bersama pemerintah di wilayah-wilayah rawan pun terus dilakukan antisipasi dini dengan membersihkan sungai-sungai yang mendangkal akibat tumpukan sampah.

“Kemarin di Indramayu yang dilalui sungai Cimanuk juga kita sudah melihat sudah ada pengerukan. BPBD Cimahi juga membersihkan kemarin sungai yang ada di Cimahi, termasuk Citarum yang sudah rutin lewat program Citarum Bestari,” pungkasnya.(agp)

Loading...

loading...

Feeds