Pokja ULP Patgulipat Pengusaha Tertentu

OPD atau dinas tidak bisa berbuat banyak saat penetapan pemenang  langsung oleh Pokja ULP. Misalnya saja paket pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMAN dan SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten.

OPD atau dinas tidak bisa berbuat banyak saat penetapan pemenang langsung oleh Pokja ULP. Misalnya saja paket pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMAN dan SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Bau tak sedap bertiup dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Oknum di Pokja ULP dituding bermain mata dengan pengusaha tertentu, sehingga menghambat pembangunan di Jawa Barat (Jabar).


Tudingan minus ini diungkapkan Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman. “Ini karena kewenangan Pokja ULP yang menetapkan pemenang dalam proses lelang, sehingga OPD atau dinas di Jabar terkesan mandul dan tidak bisa berbuat banyak,” beber Fauzan saat ditemui Radar Bandung, Kamis (29/9).

Fauzan menjelaskan, sistem dan kewenangan Pokja ULP bergantung pada kepala ULP yang berlandaskan hukum pada LKPP No 5/2012 dan Perpres 70/2012 serta perubahannya. “Dan itu sudah dilengkapi dengan sistem IT dan undang-undang serta Perpres. Namun, kewenangan yang begitu besar diberikan kepada ULP, justru dimanfaatkan oknum Pokja ULP untuk bermain mata dengan pengusaha tertentu. Dan itu sangat memberatkan dinas terkait,” tegas Fauzan.

Akibat banyaknya kepentingan Pokja dalam proses pelelangan ini, lanjut dia, beberapa paket kegiatan dimenangkan oleh orang-orang itu saja. Bahkan, paket pekerjaan diperjualbelikan dengan cara meminjam bendera pihak lain. “Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait tidak bisa berbuat banyak saat penetapan pemenang langsung oleh Pokja ULP,” tandasnya.

Bila cara seperti ini terus terjadi, Fauzan khawatir pembangunan di Jabar jadi terhambat, karena Pokja ULP tidak bekerja secara profesional. “Selama ini hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, demi memaksakan perusahan tertentu untuk dijadikan pemenang,” kata Fauzan.

Seharusnya, kata dia, ketika perusahan yang benar tidak memenui syarat administrasi, harga dan teknis tidak perlu ditetapkan sebagai pemenang. Ia mencontohkan, paket pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMAN dan SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten. Bahkan, terkesan proyek tersebut dijadikan bancakan oknum Pokja ULP dan pengusaha/calo poyek.

Sementara saat terjadi masalah, lanjut dia, OPD atau dinas yang harus bertanggung jawab. Padahal, menurut Fauzan, dinas harus menolak pemenang yang ditetapkan ULP saat ada masalah terhadap persoalan jual beli paket. Ia juga meminta pemenang dievaluasi ulang untuk pembangunan gedung unit sekolah baru (USB) SMAN/SMKN tahun anggaran 2016. (man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …