Angkutan Ilegal Berbasis Online Turunkan Omset Taksi Legal sampai Segini

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Keberadaan angkutan ilegal berbasis online membuat omset para pengusaha taxi legal turun hingga 60 persen.

“Kami sangat menyesalkan keberadaan angkutan ilegal berbasis online ini. Karena merugikan pengusaha taxi legal,” ujar Ketua Organda Kota Bandung Neneng Djuairiah, kepada wartawan, Jumat (16/9).

Neneg mengatakan, yang menjadi masalah bukan karena sistem mereka yang online, melainkan karena mereka tidak memiliki izin resmi.

“Untuk boleh beroperasi di jalan, setidaknya harus mengantongi lima izin,” terang Neneng.

Ke lima izin itu adalah, ‎KIR, STNK plat kuning, izin trayek izin oprasi, dan tera.

“Para pengusaha angkutan online ini belum memiliki kelengkapan izin ini,” tambahnya.

Seharusnya, lanjut Neneng, plat nomor kendaraan angkutan berwarna kuning. Sementara untuk angkutan online, ber plat hitam.

“Tentunya itu merupakan pelanggaran,” tegasnya.

Jumlah taxi ilegal juga sekarang belum tahu berapa persisnya. Sementara keberadaan mereka mengganggu 2 ribu taxi legal yang terdiri dari sembilan perusahaan taxi yang beroperasi di Kota Bandung.
Karenanya, Neneng meminta kepada pihak yang berwenang, untuk menindak tegas keberadaan taxi online ini.

“Kami juga sudah meminta kepada Provinsi, untuk melarang beroprasinya taxi ilegal ini,” tambahnya.

Menurut Neneng, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan DPRD Jabar, dan DPRD sudah siap memberikan rekomendasi kepada gubernur, untuk menghentikan operasional taxi online ilegal ini.

“Kabarnya, hari Senin, mereka akan mengirim surat rekomendasi kepada gubernur,” terangnya.

Neneng mengatakan, rencananya, minggu ini para sopoir taxi akan demo. Namun, mengingat akan menghadapi PON XIX, aksi urung dilaksanakan.

“Bukan karena khawatir omset hilang, tapi kami hanya menghargai event yang dilaksanakan pemerintah provinsi,” pungkasnya.(mur) ‎

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …