Diminta Publikasikan Draf Revisi PP

KUNJUNGAN : Belasan wanita cantik saat melakukan kunjungan ke BRTI.

KUNJUNGAN : Belasan wanita cantik saat melakukan kunjungan ke BRTI.

POJOKBANDUNG.com  JAKARTA – Kontroversi revisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (revisi PP) telah beberapa bulan bergulir.


Kontroversi dimulai dari pernyataan salah satu direktur utama penyelenggara jaringan seluler bahwa draft revisi PP telah di meja Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan.
Banyaknya pihak yang berkepentingan merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi PP ini.
Ditariknya draft revisi PP dari meja Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pembahasan ulang yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, dan terakhir, pembahasan ulang revisi PP hanya melibatkan tiga penyelenggara jaringan seluler terbesar.
“Memerhatikan kontroversi yang berkepanjangan, kami dari Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Publik tergerak untuk menyatakan sikap melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar kontroversi revisi PP ini tidak semakin berlarut-larut dan taat asas,” kata koordinator Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Publik Sheilya Karsya, Rabu (7/9).
Sheilya menambahkan, dalam penyusunan sebuah Peraturan Pemerintah, bukan hanya penyelenggara telekomunikasi, namun masyarakat pun berhak memberikan masukan.
Hal itu sebagaimana tercantum dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, penyelenggara telekomunikasi tidak hanya penyelenggara jaringan seluler.
Masih ada ratusan penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa lainnya yang juga berhak memberikan masukan terhadap draft revisi PP. Penyelenggara telekomunikasi juga berkumpul dalam berbagai asosiasi.
Karena itu, asosiasi seperti ABWINDO, APJATEL, APJII, APNATEL, ASKITEL, MASTEL juga berhak memberikan masukan terhadap draft revisi PP.
“Penyusunan draft revisi PP juga perlu melibatkan pemikiran dari para praktisi dan akademisi agar muatan materi dalam draft revisi PP sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi,” imbuhnya.
“Agar para pihak di atas yang terdiri dari masyarakat, seluruh penyelenggara telekomunikasi, seluruh asosiasi, praktisi dan akademisi dapat memberikan masukan, kami meminta BRTI untuk mempublikasikan draft revisi PP dan memberikan ruang waktu yang cukup kepada para pihak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis,” kata Sheilya.
Dia mempunyai keyakinan bahwa BRTI, yang dibentuk untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dapat menjadi wasit yang adil dalam menyelesaikan kontroversi itu. (jos/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …

Puluhan Pejabat Ikuti Open Biding

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) …