Anggota Dewan Harus Lebih Kritis, Usul Dana Reses Ditambah

Yod Mintaraga

Yod Mintaraga

BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dituntut lebih kritis saat proses penyusunan APBD. Hal ini penting agar jalannya pembangunan memiliki keberpihakan kepada masyarakat.


Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga mengatakan, pihaknya menjadikan penundaan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat sebagai pembelajaran. Adanya penundaan DAU ini menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dana dari pusat.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penundaan DAU yang cukup besar akibat efisiensi anggaran oleh pusat. Oleh karena itu, kata Yod, kemarin pihaknya mempelajari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016.

Menurut Yod, selain Pemprov Jabar, terdapat 12 kabupaten/kota di Jabar yang penyaluran DAU-nya ditunda oleh pusat. Salah satunya Kabupaten Subang yang penundaan DAU-nya mencapai Rp 50 miliar.

Namun, terdapat Kabupaten Purwakarta yang DAU-nya tidak ditunda. Purwakarta dinilai baik dalam pengelolaan DAU sehingga serapannya tinggi.

“Kita ingin belajar dari Purwakarta terkait pengelolaan DAU,” kata Yod di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (31/8/2016). Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, penundaan DAU memiliki implikasi yang cukup luas.

Hal ini akan memberatkan daerah karena menyangkut pembayaran rutin untuk pegawai. “Itu pukulan telak,” kata Dedi.

Selain itu, pembangunan proyek-proyek pun terancam terganggu akibat ditundanya DAU. Oleh karena itu, Dedi mengimbau agar pemerintah daerah yang DAU-nya ditunda tidak menghentikan proyek-proyek pembangunan.

“Kalau tak terbayar, proyeknya jangan dihentikan, enggak masalah. Itu nanti dihitung utang. Jadi nanti pembayarannya digeser ke APBD 2017,” katanya.

Selain itu, Dedi menyebut, agar pembangunan berjalan baik, Dedi meminta setiap birokrat mengubah pola pikir. Selama ini, pola pikir birokrat selalu mencari aman dalam menyerap anggaran sehingga mudah dipertanggujawabkan.

Dedi menyontohkan, meski anggaran pendidikan sudah 20 persen, namun hal ini tidak akan meningkatkan kualitas pendidikan jika anggaran tersebut habis untuk belanja pegawai. “Enggak bisa kalau hanya untuk studi banding, anggaran guru, seminar,” ucapnya.

Seharusnya, kata Dedi, anggaran tersebut digunakan untuk membangun sekolah atau belanja fisik lainnya. “Pendidikan fokus satu saja, bangun sekolah,” katanya.

Selain itu, untuk anggaran kesehatan, salah satunya bisa digunakan untuk peningkatan puskesmas dengan berbagai kelengkapannya. Tak hanya itu, honorarium dokter pun harus ditingkatkan.

“Kuncinya di operator, yang mengendalikan komposisi anggaran. Saya sejak 2008 memeriksa setiap digit anggaran, isinya apa.
Kalau itu dibuka, bisa efisien 20 persen,” bebernya.

Dedi pun meminta anggota dewan harus lebih kritis dan jeli dalam mempelajari setiap dokumen penganggaran. Sementara itu, Dedi pun mengatakan sudah saatnya perjalanan-perjalanan dinas yang kerap dilakukan pemerintah daerah maupun anggota DPRD dikurangi.

Selain itu, besaran anggaran perjalan dinas pun harus diturunkan. “Contohnya anggaran dewan selama ini habis oleh perjalanan dinas. Bayangkan sekali perjalanan harus ngeluarin duit untuk tiket pesawat, sewa hotel, biaya pendamping yang biasanya lebih dari seorang. Saya setuju anggaran perjalanan dinas itu dipangkas (karena tidak efektif),” kata Dedi.

Dedi menilai, berbagai perjalanan dinas yang dilakukan selama ini hanya kegiatan seremonial yang dibuat-buat agar birokrat atau anggota dewan memperoleh honor dari perjalanan dinas yang dilakukannya. Padahal, mayoritas perjalanan dinas yang dilakukan tidak menghasilkan sesuatu untuk masyarakat selain hanya pemborosan anggaran.

“Saya lebih setuju anggaran perjalanan dinas diubah pada rapat-rapat dewan sehingga dewan memiliki produktifitas tinggi dalam aspek pengawasan dan aspek pengelolaan bujeting,” jelasnya. Golkar, menurutnya setuju dana reses anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinaikkan.

Tujuannya agar para wakil rakyat semakin rajin turun menemui masyarakat atau konstituennya sambil membawa berbagai program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama ini, ujarnya, para anggota dewan seringkali malas turun ke masyarakat.

Padahal, tugas mereka adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Terlebih, kata dia, setiap anggota legislatif sudah dibekali dana reses yang jumlahnya lumayan besar.

“Selain itu, saya setuju dana reses diperbesar karena itu hubungannya langsung dengan konstituen, dari pada uangnya itu dipakai ke luar kota. Kalau perlu, gaji anggota dewan juga diperbesar,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …