Halangi Proses Likuidasi, PT BPR Mutiara Artha Pratama Disidang

Hakim Ketua Kasianus Telaumbanua berbincang dengan Ahli Hukum Perbankan UI Zulkarnain Sitompul (kiri), dan Direktur Grup Penanganan Klaim LPS Dimas Yuliharto, sebagai saksi ahli pada kasus penghalangan proses likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung, di PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (30/8/2016). (ramdhani)

Hakim Ketua Kasianus Telaumbanua berbincang dengan Ahli Hukum Perbankan UI Zulkarnain Sitompul (kiri), dan Direktur Grup Penanganan Klaim LPS Dimas Yuliharto, sebagai saksi ahli pada kasus penghalangan proses likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung, di PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (30/8/2016). (ramdhani)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan dalam melakukan likuidasi terhadap bank yang dianggap gagal, termasuk bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara yang menyatakan bank mengalami kegagalan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


“Jadi bila bank umum, termasuk BPR sudah dicabut izinnya dan dinyatakan gagal, dan tidak berdampak sistemik itu langsung dilikuidasi oleh LPS,” terang Zulkarnain Sitompul, ahli hukum perbankan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (29/8).

Bila bank dinyatakan gagal, LPS mesti melakukan langkah awal dengan menyelamatkan simpanan atau kerugian para nasabah yang langsung dibayarkan melalui keuangan di LPS atau premi yang dibayarkan penabung. Setelah melakukan langkah itu, LPS baru menarik aset bank bersangkutan. Dalam rangka mencairkan aset sebagai pengganti uang masyarakat, LPS dibekali Pasal 95 jo. Pasal 47 ayat (3) UU No 24 tahun 2004 tentang LPS. “Dimana LPS berhak mendapatkan perlindungan hukum, menuntut tindak pidana yang menghambat proses likuidasi,” tukas Zulkarnain.

Berdasarkan undang-undang tersebut, bila sebuah bank telah dinyatakan gagal, tanpa putusan pengadilan pun dengan kewenangan yang diberikan, LPS berhak mengambil alih semua aset untuk membayar kerugian masyarakat.

Dirinya juga mengungkap, sejak undang-undang itu diperkenalkan pada tahun 2004, tak banyak penegak hukum mengerti. Pasalnya, penegak hukum menilai kasus semacam ini jatuh dalam ranah perdata, bukan pidana.

Zulkarnain sendiri hadir dalam persidangan yang melibatkan pemilik PT BPR Mutiara Artha Pratama, Tirtareksa, karena dianggap telah menghalang-halangi proses likuidasi. “Dalam proses likuidasi ini ada tindakan yang dilakukannya memblokir ke bank-bank, sehingga LPS tidak bisa mencairkan aset-aset tersebut,” kata Jaksa Penuntut Umum Mumuh Andriansyah.

Ancaman hukuman berdasarkan undang-undang itu minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun penjara. Sementara denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Sementara itu, PT BPR Mutiara Artha Pratama telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/134/Kep.GBI/2013 tentang Pencabutan izin BPR tersebut, 23 Desember 2013. Dicabutnya izin usaha BPR itu maka proses pengamanan aset dan likuidasi, termasuk melakukan pembayaran atas simpanan nasabah diserahkan kepada LPS sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU tentang LPS.(nda)

Loading...

loading...

Feeds