Dua Atlet Jabar Ini Terancam Dicoret

 Ketua Bidang Hukum KONI Jabar, Tugiman (kiri) didampingi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) KONI Jabar, Siti Suwarniningsih (kanan) sedang menjelaskan pengamanan atlet Jabar Kahiji saat Konferensi pers di Makodam III/ Siliwangi.

Ketua Bidang Hukum KONI Jabar, Tugiman (kiri) didampingi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) KONI Jabar, Siti Suwarniningsih (kanan) sedang menjelaskan pengamanan atlet Jabar Kahiji saat Konferensi pers di Makodam III/ Siliwangi.


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG
– Bidang Hukum KONI Jabar baru mengklarifikasi dua atlet yang menjadi perdebatan tim keabsahan yaitu karateka Jabar, Imam Tauhid Raganda dan Tony Mamiri atlet panjat tebing. Keduanya tersandung masalah status domisili hingga terancam tidak bisa tampil di PON XIX/ 2016.


Ketua Bidang Hukum KONI Jabar, Tugiman menjelaskan, awal mula sebenarnya Imam Tauhid sudah mengajukan mutasi pada 30 September 2013 pada Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Salatiga Provinsi Jawa Tengah namun itikad baik tersebut tidak mendapat respon.

“Secara hukum bila tidak ada respon dalam kurun waktu 30 hari dapat diartikan mereka menyetujui,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Makodam III/ Siliwangi, Jalan Aceh Kota Bandung, Selasa(29/8).

Tugiman menambahkan, sesuai data dan fakta keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) nomor 56/ 2010 tentang mutasi dimana domisili kepindahan atlet sudah jelas maka pihaknya menegaskan saat ini Imam Tauhid resmi terdaftar sebagai atlet Jabar dan bisa tampil pada PON XIX/ 2016.

“Bahkan Imam sempat mewakili Indonesia pada kejuaraan karate dunia di Jepang dan mengatasnamakan PB Forki Jabar,” ucapnya.

Kata Tugiman, nasib Tony Mamiri hampir sama dengan Imam tauhid. Tony sempat terganjal masalah administrasi padahal 27 April 2014 Tony sudah mengajukan mutasi pada Feserasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Banyumas dan FPTI Provinsi Jateng kemudian sudah disetujui pada 18 april 2014 kemudian diperkuat oleh surat rekomendasi dari Ketua KONI Kab Banyumas 22 April 2014. Berdasarkan data tersebut sejak saat itu Tony resmi berstatus atlet Jabar dibina oleh Pengda FPTI Jabar.

“Jadi saya tidak mengerti bila sekarang ada pihak yang mempersoalkan mutasi atlet dengan alasan mengacu pada keputusan Baori No VP/BAORI/ 2014,” keluhnya.

Tugiman menegaskan, penjabaran tersebut diambil sebagai langkah upaya mencairkan situasi karena selama ini banyak pihak yang mempermasalahkan status domisili akibat dari kurangnya pemahaman persoalan secara terperinci.

“Dengan data yang kami miliki, jadi saya yakin mereka bisa lolos tim keabsahan,” paparnya.

Tugiman berharap, pihaknya tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut secara luas karena bisa menyebabkan terhentinya karir sang atlet terutama jelang PON XIX yang menyisakan waktu kurang dari 30 hari.

“Kami tidak ingin membunuh karir, prestasi dan masa depan atlet karena hal ini. Padahal, prosedur resminya sudah mereka tempuh,” imbuhnya.

Ditanya adanya atlet lain yang masih menjadi perdebatan seperti halnya Glen Viktor dan Resa Kania Dewi atlet Cabor renang. Tugiman mengatakan, semua masih dalam proses prosedur dan sedang mengikuti tahap regulasi aturan.

“Atlet lainnya kami akan bahas nanti pada waktunya. Paling penting sekarang kami tidak mau mempermasalahkan hal yang lain dan pastinya kami selalu pro aktif,” tuturnya.

Seperti diketahui tidak hanya dua atlet yang masih jadi perdebatan mengenai kejelasan domisili ada juga atlet yang dipertanyakan tim keabasahan maupun BAORI.
Diantaranya, Glen Victor Sutanto, Resa Kania Dewi merupakan atlet renang yang berhasil meraih delapan medali emas bagi tim Jabar saat PON Riau 2012. Namun, pada 2015 dikabarkan pindah ke Jawa Timur.

Kemudian, Herowanto saat mengikuti PON Riau mendapat tiga medali emas di Cabor biliar membela nama Sumatra Selatan dan kini PON XIX/ 2016 memperkuat Cabor Biliar Jabar. Saat ini mereka harus mengikuti tahapan tecnical meating pada dewan hakim.

Sebelumnya Ketua Bidang Pertandingan PB PON XIX/ 2016 Jawa Barat, Yudha M Saputra, menegaskan keputusan final untuk data para atlet terakhir bila masih ada protes atau komplain dari daerah lain bisa diselesaikan dari 27 Agustus sampai 10 September 2016.

“Biarkan tim keabsahan yang memutuskan dan keputusannya mutlak,” tandasnya.(arh)

Loading...

loading...

Feeds