Perkuat Kerja Sama, Rosmaya Sambangi Kapolda Jabar

SOUVENIR: Kepala BI Jabar Rosmaya Hadi (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Bambamg Waskito di Mapolda Jabar, Rabu (24/8).

SOUVENIR: Kepala BI Jabar Rosmaya Hadi (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Bambamg Waskito di Mapolda Jabar, Rabu (24/8).

POJOKBANDUNG.com BANDUNG – Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Rosmaya Hadi kembali mendatangi Mapolda Jabar. Kedatangan orang nomor satu di Kantor BI Jabar ini, tak lain untuk memperkokoh kerja sama BI Jabar dengan pihak Polda Jabar. Sebelumnya, pihak BI pusat dengan Polri telah menandatangani MoU yang ditindaklanjuti di daerah antara Polda Jabar dengan KPw BI Jabar.


Menurut Rosmaya, kedatangannya kali ini untuk menegaskan kembali kerja sama seiring pergantian pucuk pimpinan Polda Jabar dari Irjen Pol Jodie Rooseto kepada penggantinya, Irjen Pol Bambang Waskito.

“Pertemuan ini merupakan kunjungan resmi BI ke Polda Jabar. Intinya, kami ingin memperkuat kerja sama dan menegaskan perjanjian tingkat regional,” ujar Rosmaya usai silaturahmi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito di Mapolda Jabar, Rabu (24/8).

Rosmaya mengatakan, BI Jabar berwenang untuk mengatur sistem pembayaran dan pengelolaan mata uang rupiah. Khusus untuk distribusi, BI membutuhkan aparat kepolisian sebagai tenaga pengawalan. Apalagi kantor BI termasuk salah satu obyek vital yang diatur perundang-undangan sehingga butuh pengamanan.

Untuk menjaga kedaulatan rupiah, lanjut Rosmaya, pihaknya memohon agar jajaran Polda Jabar turun langsung menindak tegas tindakan peredaran uang palsu. Selain itu, aparat kepolisian harus fokus pada kegiatan usaha valuta asing (valas).

“Untuk kegiatan usaha valas ini sebenarnya harus mendapat izin dari BI. Kalau tidak ada izin, itu berarti ilegal. Beruntung, Pak Kapolda yang baru menjabat ini berasal dari Krimsus (Direktorat Reserse Krimimal Khusus), jadi obrolan kami nyambung,” papar Rosmaya.

Rosmaya menjelaskan, terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), Bandung saat ini memiliki 14 unit. BI Jabar sendiri memproses dua unit, yakni di Tasikmalaya dan Cirebon untuk mendapatkan izin usaha. Sesuai aturan perundang-undangan, valas dilarang beredar di Tanah Air.

“Sebab itu, bagi siapa pun yang akan bertransaksi di dalam negeri diwajibkan menggunakan mata uang rupiah. Demikian halnya toko, warung, hotel, dan tempat lain diimbau tak melayani transaksi yang menggunakan mata uang selain rupiah,” jelasnya. Pengaturan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/15/PBI/2014 tentang KUPVA bukan bank. Disebutkan, bisnis KUPVA ini sangat rawan untuk disalahgunakan. Seperti pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkotika, hingga penyelundupan.

“Jika tidak mengantongi rupiah, mereka bisa melakukan kegiatan penukaran di KUPVA yang memiliki izin dari BI,” ungkap Rosmaya.

Sebagai ibu kota Provinsi Jabar, kata Rosmaya, Bandung tercatat memiliki aktivitas transaksi bisnis yang relatif besar dan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valas. (*/nto)

Loading...

loading...

Feeds