Biaya Pilgub Jabar Berkurang Jadi Rp 1,61 T, Ini Sebabnya

Ilustrasi.

Ilustrasi.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Enam belas kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menggelar pemilihan bupati/wali kota 2018 sepakat untuk turut membiayai Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Kebutuhan anggaran untuk pilgub pun dipastikan berkurang signifikan dari semula Rp 3,4 triliun.


Ketua Panitia Khusus VII DPRD Provinsi Jabar yang membahas rancangan peraturan daerah terkait dana cadangan Pilgub Jabar 2018, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar dengan KPU kabupaten/kota, baru-baru ini, kebutuhan biaya untuk Pilgub Jabar 2018 menjadi Rp 1,61 triliun.

“KPU (Provinsi Jabar) saat rapat dengan KPU 16 kabupaten/kota membuat formulasi, sebagian anggaran ditalangi APBD Provinsi (Jabar), sebagian ditalangi dari kabupaten/kota,” kata Hadi saat dikonfirmasi dari Bandung, Selasa (23/8/2016).

Hadi mengapresiasi hal ini karena sesuai dengan semangat pembentukan pansus VII yang menginginkan adanya efisiensi biaya pilgub. Hadi menjelaskan, anggaran Rp 1,61 triliun ini akan disebar untuk membiayai seluruh kebutuhan pilgub seperti logistik dan pengamanan.

KPU memerlukan biaya paling besar sehubungan dengan kewenangannya untuk mengadakan logistik.

“KPU membutuhkan 1,16 triliun (rupiah). Lainnya untuk Bawaslu 322 miliar, Polda Jabar 71 miliar, Kodam III/Siliwangi 26,3 miliar, Polda Metro Jaya 22 miliar, dan Kodam Jaya 2 miliar,” katanya.

Meski terjadi pengurangan biaya, pemenuhan anggaran pilgub akan dilakukan dalam dua tahun anggaran, yakni APBD Murni 2017 dan 2018.

“Tujuan besarnya agar pilgub di 2018 tidak sampai menimbulkan masalah. Dana tersedia pada waktunya,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, jumlah ini masih bisa berkurang jika kebutuhan alat peraga kampanye dikembalikan ke masing-masing pasangan calon. Hitungan Rp 1,61 triliun tersebut dengan asumsi biaya alat peraga kampanye paslon ditanggung KPU, seperti yang terjadi pada pilkada serentak 2015 kemarin.

Oleh karena itu, kemarin Pansus VII konsultasi ke KPU Pusat untuk menanyakan kepastian biaya alat peraga kampanye tersebut.

“Kami menanyakan ke pusat, apakah proses PKPU tentang alat peraga ini bisa diubah. Agar tidak membebani anggaran,” katanya.

Loading...

loading...

Feeds

BP JAMSOSTEK Sambut Bulan K3 Nasional

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. …

Sajian Makan Siang Murah Meriah ala Hotel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Istirahat makan siang menjadi momen yang paling ditunggu, terutama oleh para karyawan perkantoran. Namun waktu yang terbatas, …