Galakkan Angkutan Umum, Pemprov Jabar Upayakan Ini

Gerakan Jumat Ngangkot

Gerakan Jumat Ngangkot


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG
–Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dituntut menggalakkan penggunaan kendaraan umum kepada masyarakatnya. Daerah bisa memberlakukan program yang mengharuskan warganya menggunakan angkutan umum seperti yang dilakukan Pemkot Bandung.


Program ‘Jumat Ngangkot’ yang digagas Pemkot Bandung dinilai cocok jika diterapkan di beberapa kota besar di Jabar seperti Bogor, Bekasi, dan Cirebon. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik mengatakan, daerah di Jabar memiliki kesamaan karakteristik dalam pergerakan transportasinya.

Dengan program ini, pihaknya meyakini akan terjadi pengalihan minat warga untuk kembali menggunakan transportasi publik. Pihaknya sudah berkoordinasi agar bisa mengadopsi program tersebut di kota-kota besar.

“Yang akan kami tekankan ini yaitu bagaimana agar warga kembali menggunakan transportasi publik,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/8).

Untuk menjalankan program tersebut, kata Dedi, pihaknya akan memberdayakan transportasi yang ada. Salah satunya angkutan kota yang konteksnya regional.

“Tapi ke depan, kami ingin konektiviti regional antar kota dalam provinsi,” ujarnya. Dengan diberlakukannya program tersebut, kata Dedi, diperlukan langkah lainnya, yakni konversi angkot yang saat ini masih dalam penataan.

Menurutnya, pemprov tengah menyiapkan skema untuk mengkonversi angkot ke bis. Hal itu bertujuan untuk menata sistem transportasi di kota-kota besar di Jabar.

“Konversi angkot (sedang) dalam penataan lagi. Kan harus berbadan hukum, nanti re-grouping dan nanti skala besar, skala ideal memungkinkan PT ke depan,” katanya.

Dedi mengatakan, untuk mendorong konversi tersebut, pihaknya tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk angkot. Namun, hanya memberikan perpanjangan izin untuk angkot yang kini sudah beroperasi.

Selain tidak memberikan izin baru untuk angkot, pihaknya juga tidak memberikan izin baru untuk bus antar kota dalam provinsi. “Kita lihat demand-nya dulu, ketepatan mengambil konsumen. Itu yang ingin kita tingkatkan,” katanya.

Namun, sebelum rencana itu terealisasi, pihaknya lebih dulu akan merangsang masyarakat untuk lebih tertarik menggunakan transportasi umum. Ketua DPD Organda Jabar Dedeh T. Widarsih meminta waktu tambahan terkati pengurusan badan hukum angkutan oleh Pemprov Jabar.

“Target Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar) ke kami itu enam bulan. Sekarang baru 60 persen yang sudah berbadan hukum. Jadi kami minta diberi dispensasi lagi perpanjangan,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Organda meminta agar pengurusan ini bisa diberikan kelonggaran di luar tenggat waktu yang telah ditetapkan. “Untuk mutasi kendaraan mereka meminta agar tidak dikhususnya mutasi dari provinsi di luar Jabar. Namun, dimungkinkan antar daerah di Jabar. Ini akan dikaji oleh Dispenda karena harus dilihat dulu aturan hukumnya supaya tidak melanggar aturan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds