Harus Terintegrasi untuk Mengatasi Persoalan Transportasi di Kota Bandung

Ilustrasi.

Ilustrasi.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kendaraan transportasi massal berbentuk bus yang melaju di atas kendaraan lain selama ini hanya ada dalam konsep saja. Kendati begitu Tiongkok seperti dikutip dari Xinhua News, telah melakukan uji coba elevated bus atau bus melayang yang bisa beroperasi di atas lalu-lintas jalan raya, Selasa (2/8/2016).


Bus yang disebut Transit Elevated Bus (TEB) itu diuji coba di Qinhuangdao City. Uji coba yang dijalani TEB adalah uji pengereman serta konsumsi sumber daya.

TEB yang dibuat Tiongkok sepenuhnya ditenagai listrik. Bus ini memiliki panjang 14 meter dan lebar 8,3 meter. Lebarnya TEB memungkinkannya melewati lalu lintas dengan leluasa tanpa hambatan.

TEB dirancang mengangkut 300 penumpang dengan model selanjutnya disebut bisa memuat lebih banyak penumpang. Bus ini mampu mencapai kecepatan maksimal 64 kilometer per jam.

Belum diketahui apakah setelah lolos uji coba, TEB bakal menjadi transportasi massal yang digunakan di kota-kota Tiongkok di masa yang akan datang.

Sementara itu, pengelolaan transportasi di wilayah perkotaan harus dilakukan dengan terintegrasi. Tanpa hal itu, keberadaan moda transportasi apapun takkan banyak berpengaruh dalam mengatasi persoalan transportasi.

Pengamat transportasi ITB Ofyar Tamim mengatakan, dibutuhkan sebuah sistem transportasi yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan transportasi.
“Tanpa sistem yang terintegrasi, moda transportasi apapun tidak ada apa-apanya,” tegas Ofyar di Bandung, Minggu (21/8/2016).

Ofyar menyontohkan, monorel di kawasan Bandung Raya akan mulai terasa manfaatnya ketika kelima seksi monorel yang meliputi Gedebage-Tanjungsari, Gedebage-Soreang, Gedebage-Padalarang, Gedebage-Dago, dan Gedebage-Majalaya selesai dibangun. Manfaat monorel akan lebih terasa lagi ketika feader, lahan parkir, dan moda transportasi pendukungnya sudah tersedia.
“Kereta api, bus, hingga angkutan kota adalah moda transportasi pendukungnya. Jika hal itu sudah terbangun seluruhnya, persoalan transportasi, kemacetan baru akan teratasi,” jelasnya.

Selain sarana dan moda transportasi pendukung, diperlukan juga kebijakan yang berpihak pada upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya. Kenaikkan pajak kendaraan dan tarif parkir yang tinggi bisa menjadi kebijakan yang diterapkan.

Ofyar menyayangkan mudahnya dalam memperoleh kendaraan di Tanah Air. Hal ini sangat kontradiktif dengan program pembangunan transportasi masal.

Selain itu, menurutnya penataan angkuta kota perlu dilakukan. Sebab, tidak semua kawasan di Kota Bandung terakses angkot, sehingga membuat masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari.
“70 persen tidak terlayani (angkot) atau blank spot,” katanya.

Meski begitu, jumlah angkot terlalu banyak sehingga pendapatan para sopir menjadi kecil.
“Padahal kalau ada penjadwalan secara baik, hal ini tentu tidak terjadi. Pemerintah harus meyakinkan para pengusaha jika diatur, dibagi jalannya, bergantian, sopir akan mendapatkan pendapatan lebih baik,” ucapnya.

Lebih lanjut dia katakan, akan berbahaya jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk menarik masyarakat agar beralih ke kendaraan umum. Bahkan, menurutnya di Kota Bandung harus ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi.
“Langkah besar yang bisa diambil, batasi motor dan mobil,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds