Dana PON Rp 39 Miliar Dilaporkan ke Kejati

Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman saat menyampaikan laporan dugaan korupsi pembangunan jalan sarana PON XIX 2016 di Kabupaten Pangandaran. Laporan diterima oleh Asisten Bidang Intelijen Kejati Jabar, Albert Siregar SH (kiri).

Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman saat menyampaikan laporan dugaan korupsi pembangunan jalan sarana PON XIX 2016 di Kabupaten Pangandaran. Laporan diterima oleh Asisten Bidang Intelijen Kejati Jabar, Albert Siregar SH (kiri).

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Dugaan korupsi pembangunan jalan sarana PON XIX 2016 di Kabupaten Pangandaran akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), kemarin. Ruas jalan yang adalah Cijulang-Nusawiru anggaran Rp 7 miliar, Legokjawa-Madasari Rp 12 miliar, dan Masawah-Madasari Rp 20 miliar. Total anggaran untuk tiga ruas jalan tersebut Rp 39 miliar.
Pelaporan dugaan korupsi ini dilaporkan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Penyerahan berkas langsung dilakukan Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman kepada Asisten Bidang Intelijen Kejati Jabar, Albert Siregar SH.

“Laporan kami tentang sarana pendukung PON, yakni ruas jalan Legokjawa–Madasari sebesar Rp 12 miliar yang bersumber dana APBD Pangandaran (Banprov) Kecamatan Cimerak,” ungkap Fauzan yang didampingi Ketua Distrik Pangandaran Ujang Bendo dan Ketua Distrik Kota Bandung Moh Mahsur (Abah).
Fauzan menjelaskan, dalam proses lelang terdapat perbuatan melawan hukum, karena melanggar Perpres 70/2012 dan perubahannya. Sehingga perusahan PT M, sebagai pemenang tender dari sisi kualifikasi tidak layak dijadikan pemenang.

Pasalnya PT M hanya memiliki subkualifikasi M 1, sementara hasil investigasi dan dukungan sanggahan dari PT TNA, serta dukungan surat keterangan LPJK Nasional yang mana isinya kemampuan pekerjaan suatu badan usaha diatur dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 8/PRT/M/2011 dan lampiran 2 peraturan LPJK Nasional No 10 tahun 2013, dimana paket pekerjaan dengan nilai Rp 12260.426.000 sebagaimana diatur pada butir diatas adalah bisa diikuti oleh Badan Usaha minimal yang memiliki subkualifikasi M2.

“Sehingga kami melihat berbagai aturan dan perundang-undangan dilanggar oleh Pokja ULP dan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dispuhubkominfo) Bidang Bina Marga Kabupaten Pangandaran,” tegas Fauzan.

Selain itu, lanjut dia, PT M tidak bisa membuktikan sertifikat baching plan yang memiliki sertifikat kelayakan operasi. Padahal sertifikat itu merupakan kewajiban yang dipersyaratkan oleh panitia sesuai dengan rencana kerja dan syarat syarat (RKS).

Selain itu, juga ada temuan persekongkolan di ruas jalan masuk Bandara Nusawiru yang pemenangnya PT CMUP sebagai urutan ketiga bersama dengan perusahan kedua. “Ini juga tidak bisa membuktikan sertifikat baching plan sesuai dengan RKS,” kata Fauzan.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Jabar, Raymond Ali mengatakan, ada tiga dugaan korupsi yang dilaporkan GMBI, yakni penggunaan dana hibah Pangandaran, sarana pendukung PON Legokjawa–Madasari dan ruas jalan masuk Bandara Nusawiru.

“Laporan awal ini kami akan telaah dulu, apakah dokumen ini sudah cukup lengkap atau belum, sehingga kami belum bisa menetapkan ke tahap penyelidikan atau tidak,” tandas Raymond. (man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

46 Warga Kampung Jati Dievakuasi

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Aktivitas bencana pergerakan tanah yang memprakporandakan tiga perkampungan penduduk di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, kian meluas …

Bakti Sosial Dosen untuk Masyarakat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sepuluh dosen Program Studi Pendidikan Guru (PG) PAUD IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) …