Peraturan Pemerintah Siap-siap, Akan Ada Revisi Penyelenggaraan JHT

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membuka wacana mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT) agar pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk ditempatkan di SBN (Surat Berharga Negara) sebesar 50% bisa tercapai.


Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah selalu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari serikat pekerja. Tapi memang dibutuhkan kajian sekaligus kesepakatan mengenai perubahan dari aturan soal pencairan JHT saat ini.
“Kalau memang direvisi tentu pemerintah membuka diri terhadap kemungkinan itu. Karena secara prinsip semua tahu bahwa JHT itu merupakan program perlindungan bagi para pekerja saat mereka memasuki usia hari tua atau usia pensiun yang diterimanya secara gelondongan,” katanya saat membuka Musyarah Nasional Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan VI di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kamis (11/8/2016).

Masalahnya, selama ini masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi isu sensitif. Maka akhirnya timbullah agar pencairan JHT menjadi lebih cepat. Tapi, apabila serikat pekerja berpikir lain dan meminta agar dikembalikan lagi ke skema sebelumnya, pemerintah membuka diri.

Skema JHT terkait dana pengelolaan BPJS yang sekitar 50% harus ditempatkan dalam bentuk investasi SBN atau skema investasinya jangka panjang. Sialnya, duit yang masuk jangka pendek dan menengah.
“Ini kan nggak nyambung. Harus diselesaikan dengan meninjau ulang. Tapi, saya minta komitmen seluruh presiden konfederasi, kalau memang mau dirubah menjadi 5 atau 10 tahun untuk menandatangani kesepakatan itu,” ujarnya.

Menurutnya, serikat pekerja haruslah kompak dan solid agar aspirasi mereka bisa tercapai. Karena faktanya, antar kelompok serikat pekerja ini seringkali berbeda pendapat.
“Buktinya, saya tidak pernah terlibat sama sekali didalam pembahasan UU SJSN maupun BPJS yang mengatur prihal JHT baru bisa dicairkan 10 tahun. Karena UU itu, maka inisiasi PP 46/2015 bunyinya juga 10 tahun, tapi dianggap salah. Saya malah dihajar sedemikian rupa dan dipetisi dan dianggap tidak berpihak buruh. Yang marah justru yang ikut membahas UU tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi mengungkapkan, keluarnya peraturan POJK No 01/2016 yang mengatur pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk ditempatkan ke SBN sebesar 50% dari dana pengelolaan investasi BPJS berdampak pada pengembalian atas pengelolaan dan pengembangan dana investasi BPJS yang semakin menurun.

Hal ini lambat laun akan berpengaruh pada besaran tingkat pengembalian investasi yang semakin menurun akibat adanya Permenakertrans No 19/2015 yang memberikan kelonggaran bagi peserta untuk mengambil dana JHTnya kapanpun sepanjang kondisi si peserta telah berhenti bekerja dengan masa tunggu satu bulan.
“Kami berharap dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar penempatan dana invetasi ke instrumen SBN tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga masa 5-10 tahun mendatang dengan penempatan persentase dana yang bertahap secara proporsional,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun mendorong agar Kemenakertrans dapat melakukan percepatan dalam mengaluarkan Permenakertrans terkait penyaluran perumahan pekerja dnegan melibatkan pihak perbankan dalam hal ini bank penyalur serta Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi BI Checking dan BI Rate dalam penyaluran kredit Perumahan Rakyat (KPR).
“Agar dari sisi demand side atas penyediaan perumahan tersebut dapat terserap kepada peserta dan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

Gandeng LBH Gerakan Pemuda Anshor

POJOKBANDUNG.com, CIMANGGUNG – Untuk melindungi warga karang taruna dan masyarakat Cimanggung yang berurusan dengan masalah hukum, Forum Pengurus Karang Taruna …